Page 32 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

FENOMENAL

yang belum dewasa atau masih hartanya pewakaf dalam kondisi
kurang umur dan orang-orang yang keterbelakangan mental atau gila.
telah ditaruh dibawah pengawasan Surat hasil pemeriksaan psikiatri
(curatele), yang selalu harus diwakili No 001/02/Psi/2009 tertanggal
oleh orangtuanya, walinya atau 23 Januari 2009 yang dikeluarkan
kuratornya. oleh RSUP Dr Sardjito Yogyakarta
Ketentuan hukum yang mengatur tidak bisa serta merta membuktikan
tentang batas umur orang yang belum bahwa pada saat perwakafan pewakaf
dewasa atau dibawah umur diatur mengalami keterbelakangan mental
secara beragam dalam beberapa dan bisa dijadikan dasar untuk
perundang-undangan. Menurut pasal membatalkan ikrar wakaf. Hal ini
330 KUH Perdata, orang dikatakan dikarenakan surat tersebut dibuat
dibawah umur apabila ia belum pada tahun 2009 dan perwakafan hakim menggunakan pendekatan
mencapai usia 21 tahun, kecuali ia dilakukan ada tahun 1995. Harusnya interdisipliner yaitu pendekatan
sudah kawin. Jika sudah kawin ia tidak judex facti menggali dan menganalisa dalam pemecahan suatu masalah
akan menjadi dibawah umur lagi, secara kritis kenapa surat tersebut dengan menggunakan tinjauan
meskipun perkawinannya itu diputus dibuat pada saat Rr Fatimah berusia berbagai sudut pandang ilmu
bercerai sebelum ia mencapai usia 70 tahun, jauh setelah proses proses serumpun yang relevan atau tepat
21 tahun. Batas umur KUH Perdata perwakafan oleh Rr Fatimah? Padahal guna secara terpadu.
ini sama dengan ketentuan yang ada Penggugat menganggap Rr fatimah Hakim harus menggunakan
dalam pasal 98 ayat (1) Kompilasi sudah mengalami keterbelakangan berbagai disiplin ilmu hukum dalam
Hukum Islam (KHI). mental sejak kecil (usia 2 tahun). menyelesaikan sengketa wakaf, serta
Menurut pasal 1 ayat (1) UU Pewakaf juga tidak terbukti dibutuhkan logika penafsiran lebih
Nomor 35 tahun 2014 tentang pada saat mewaka kan dibawah dari satu cabang ilmu hukum. Jika
Perlindungan Anak menegaskan pengampuan Penggugat karena hakim menggunakan pendekatan
bahwa orang dikategorikan sebagai penetapan Pengadilan Negeri monodisipliner dengan hanya
anak (belum dewasa) jika belum Yogyakarta Nomor 166/Pdt.P/2009/ menguasai dan memakai ilmu
berumur 18 tahun. Ketentuan ini PN.YK yang menetapkan bahwa wakaf saja, maka putusan yang
sama dengan ketentuan yang ada Penggugat sebagai wali pengampu dihasilkan rentan tekstual dan tidak
dalam pasal 47 UU Nomor 1 tahun dari pewakaf dijatuhkan pada mampu memberikan keadilan yang
1974 tentang Perkawinan, pasal 1 tahun 2009, sedangkan perwakafan sesungguhnya.
ayat (5) UU Nomor 39 Tahun 1999 dilakukan pada tahun 1995. Dalam kasus sengketa wakaf yang
tentang Hak Asasi Manusia dan pasal Penetapan PN yang dijadikan dikaji ini, misalnya, hakim seharusnya
4 huruf h UU Nomor 12 Tahun 2006 rujukan putusan PTA Yogyakarta tidak hanya menguasai hukum wakaf
tentang kewarganegaraan Republik dapat membatalkan perbuatan yang ada dalam UU Wakaf saja, akan
Indonesia. hukum yang sudah dilakukan sejak tetapi hakim juga harus menguasai
Walau tidak seragam tentang batas 15 (lima belas) tahun yang lalu. dengan baik hukum tentang subyek
umur dewasa, tapi semua peraturan Seharusnya majelis hakim PTA yang tidak cakap hukum dan hukum
perundang-undangan tersebut di Yogyakarta melihat, kenapa surat pengampuan dalam hukum perdata.
atas sepakat bahwa jika seseorang penetapan PN Yogyakarta baru keluar Jika hukum tentang subyek yang
sudah menikah maka orang tersebut tahun 2009 sedangkan perbuatan tidak cakap hukum dan hukum
sudah dianggap dewasa dan dinilai hukum tahun 1995. Harusnya PTA pengampuan tidak dikuasai dan hakim
cakap hukum walau usianya belum Yogyakarta menilai ada apa di balik hanya menggunakan pendekatan
mencapai 18 atau 21 tahun. surat Penetapan PN Yogyakarta monodisipliner (hukum wakaf) saja,
Berdasarkan fakta hukum yang tentang perwalian tersebut? Hal ini tidak interdisipliner, maka potensi
dirumuskan oleh majelis kasasi di tidak pernah dinilai oleh Majelis kesalahan dalam mempertimbangkan
atas terbukti bahwa pewakaf (wakif) Hakim PTA Yogyakarta. alat bukti dan dalam merumuskan
sudah menikah sehingga cakap Putusan ini sekaligus menjadi kesimpulan hukum akan terjadi
hukum. Karena pewakaf menikah dan contoh yang baik bahwa kasus sehingga keadilan yang sesunguhnya
cakap hukum maka tidak terbukti sengketa wakaf pada umumnya sulit terwujud.
bahwa pada saat mewaka kan itu kompleks dan mengharuskan Ahmad Zaenal Fanani

30 MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017