Page 33 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

FENOMENAL

PUTUSAN JUDEX FACTI
umber-sumber pengaturan
wakaf di Indonesia diatur
dalam Peraturan Pemerintah
SNo. 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik, Permendagri
Bolehkah Wakaf No. 6 Tahun 1977 tentang tata

cara pendaftaran tanah mengenai
Perwakafan Tanah Milik, Undang-
Dibatalkan jika Undang No. 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf, Peraturan Pemerintah No.
42 Tahun 2006 tentang Perwakafan,
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
Wakif Bangkrut? (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah.
Obyek wakaf adalah harta benda.
Berdasarkan Undang-Undang Wakaf
Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa
harta benda wakaf adalah harta benda
yang memiliki daya tahan lama dan
atau menfaat jangka panjang serta
“Regulasi tentang wakaf mempunyai nilai ekonomi menurut
syari’ah yang diwaka kan oleh waqif,
secara tegas mengatur dan harta wakaf tersebut tidak dapat

bahwa wakaf tidak ditarik lagi oleh wakif.
Dalam perspektif Fiqh Islam dan
dapat dibatalkan. Tetapi, perspektif Kompilasi Hukum Islam,
wakaf harus memenuhi empat rukun
bagaimana jika wakif itu (unsur): 1)Wakif, yakni orang yang

berwakaf; 2) Mauquf Bih, yakni
justru bangkrut setelah benda yang diwaka kan; 3) Nadzir,
mewakafkan hartanya?” yakni penerima wakaf; 4) ‘Aqad atau
Lafaz atau Sighat, yakni pernyataan
penyerahan wakaf dari pihak wakif
kepada orang atau tempat berwakaf
(mauquf ‘alaih). Selain 4 unsur itu,
tidak ada lagi unsur lain dalam
perkara wakaf.
Pertanyaan yang muncul adalah
apakah tidak ada syarat lain untuk
pelaku wakaf, tentang kemampuan
ekonomi sebagai salah satu syarat
melaksanakan wakaf? Dan dapatkan
harta wakaf tersebut ditarik kembali
oleh wakif dan/atau dibatalkan oleh
pihak lain karena alasan tertentu?
Gambaran pertanyaan diatas
terdapat dalam Putusan Pengadilan
Agama Surakarta Nomor 0260/
Pdt.G/2012/PA.Ska. tanggal 22 Maret
2012, tentang perkara sengketa

MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017 31