Page 35 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

FENOMENAL

meninggal, sehingga syarat-syarat Epilog
wakaf mengandung cacat formil Seluruh nomenklatur perundang-
dan bertentangan dengan asas-asas undangan yang mengatur tentang
umum pemerintahan yang baik, wakaf menyatakan bahwa harta
khususnya asas kecermatan. benda wakaf yang telah diwaka kan
Majelis juga mempertimbangkan tidak bisa ditarik kembali oleh Wakif
fakta bahwa ternyata nadzir tidak dengan alasan apapun. Akan tetapi,
pernah memanfaatkan tanah wakaf terdapat banyak perkara sengketa
tersebut (Termohon III masih wakaf yang pada pokoknya adalah
menempati rumah tersebut sampai permohonan pembatalan wakaf,
sekarang), meskipun wakaf telah entah dengan berbagai macam alasan
terjadi sejak tahun 2004. Dengan permohonannya, dan itu harus
demikian, Nadzir dan penerima perundangan yang berlaku dan tidak disikapi.
wakaf tidak memanfaatkan dengan bertentangan dengan syara. Apabila Hakim hanya berfungsi
maksimal dan tidak menggunakan Sedangkan Hakim Anggota sebagai corong undang-undang, maka
asas manfaat, yang berarti sama II, berdasarkan bukti surat yang sudah dapat dipastikan bahwa semua
halnya dengan menyia-nyiakan diajukan oleh Termohon I berupa Akta permohonan pembatalan wakaf akan
amanah. Dengan demikian, tidak Pengganti Akta Ikrar wakaf Nomor: berakhir dengan putusan ditolak, akan
terpenuhilah asas penegakan hukum N.III/14/VIII tahun 2004 tanggal tetapi hukum tidaklah seperti itu.
yang berfungsi sebagai perlindungan 30 Juni 2004, membuktikan bahwa Dalam penanganan perkara, selain
kepentingan seseorang, yang harus tanah SHM No. 902 telah diwaka kan legal justice, ada pula social justice
memuat tiga unsur, yakni adanya oleh pemiliknya yakni Ali bin Salim yang harus dijadikan pertimbangan
kepastian hukum, kemanfaatan dan bin Basri Assegaf pada tahun 1970. tambahan oleh Hakim dalam
keadilan. Kemudian didaftarkan kembali oleh mempertimbangkan dan memutus
Selain itu, Majelis melihat antara Haji Muhammad Husein Maasum perkara. Apabila aturan perundang-
Para Pemohon dan Termohon I yang disetujui oleh Termohon III, dan undangan yang ada belum mengatur
serta Termohon II, pada dasarnya tidak terbukti tidak ada persetujuan tentang suatu hal, maka Hakim
tidak ada kepentingan obyek wakaf dari ahli waris yang lain. Maka oleh harus menggali hukum dari berbagai
(kon lik kepentingan), selain murni karenanya Para Pemohon telah sumber lain.
kehendak Para Pemohon bermaksud ternyata tidak dapat membuktikan Larangan mutlak dalam berbagai
mengembalikan tanah wakaf dalil permohonannya; aturan yang ada tentang pembatalan
tersebut. Sedangkan Termohon I Hakim Anggota II juga berpendapat wakaf sepertinya harus ditinjau
dan Termohon II tidak bermaksud karena tuntutan Pemohon memohon ulang, dengan berbagai alasan
menguasai atau memiliki tanah wakaf pembatalan serti ikat tanah wakaf tertentu. Misalnya, pihak mana saja
tersebut. Dengan demikian Pemohon No. 1 yang terletak di Kelurahan Pasar yang boleh membatalkan perbuatan
beritikad baik untuk memberikan Kliwon yang telah diterbitkan oleh wakaf, penggunaan harta wakaf yang
yang terbaik kepada Termohon Kantor Badan Pertanahan Nasional tidak sesuai dengan aqad peruntukan
III, dan perbuatan tersebut tidak Surakarta, sedangkan serti ikat wakaf, dan berbagai hal lain.
bertentangan dengan hukum karena tanah wakaf yang diterbitkan oleh Selain itu, mungkin perlu diatur
sejalan dengan maqashidus syari’ah Kantor Badan Pertanahan Nasional kembali tentang syarat-syarat
yaitu untuk kemaslahatan umat. Surakarta tersebut adalah merupakan melakukan perbuatan hukum wakaf,
Yang menarik dalam putusan ini produk Pejabat Tata Usaha Negara, seperti tentang boleh tidaknya
adalah adanya dissenting opinion. maka untuk pembatalannya harus melakukan wakaf terhadap seluruh
Hakim Anggota I berpendapat bahwa dimohonkan kepada Pengadilan harta yang dimiliki (dengan tanpa
ketentuan Pasal 3 Undang-undang Tata Usaha Negara. Berdasarkan mempertimbangkan keberadaan
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pertimbangan-pertimbangan ahli waris atau tanggungan ekonomi
yang menyatakan wakaf yang telah tersebut di atas, maka Hakim anggota lain), juga tentang boleh tidaknya
diikrarkan tidak dapat dibatalkan II berpendapat bahwa pembatalan melakukan wakaf oleh seorang wakif
adalah apabila wakaf tersebut telah wakaf tersebut harus dinyatakan yang memiliki keterbatasan ekonomi.
dilakukan berdasarkan ketentuan ditolak; [Ade Firman Fathony]

MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017 33