Page 27 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

TOKOH BICARA

kepada Pengadilan Agama/Mahkamah tahun 2007 di Makassar di antaranya dikukuhkan dalam suatu akte
Syar’iyah untuk mengeluarkan memutuskan bahwa Pengadilan otentik. Dari sisi lain persoalan yg
penetapan Itsbat Wakaf sebagai Agama berwenang menerima, harus dijawab, apakah yg menjadi
salah satu syarat untuk mendapatkan memeriksa, mengadili perkara landasan yuridis formal dari perkara
serti ikat tanah wakaf dari Badan penanganan Itsbat Wakaf. Itsbat Wakaf sehingga perlu adanya
Pertanahan. Oleh karena itu perlu ada Dari satu sisi hasil keputusan petunjuk tekhnis MA atau peraturan
payung hukum agar Peradilan Agama tersebut merupakan langkah maju MA sebagai payung hukum sebab
berwenang mengadili Itsbat Wakaf. dalam rangka memberikan kepastian Itsbat Wakaf adalah perkara voluntair.
Hasil keputusan Rakernas MA RI hukum untuk tanah wakaf yg belum ***

Dr. Muhammad Maksum, M.A.
Status kepemilikan rumah susun
Pengurus Badan Wakaf Indonesia, Dosen tersebut adalah Serti ikat Kepemilikan
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Bangunan Gedung (SKBG).

Satu hal krusial yang akan muncul
dari kolaborasi tersebut adalah
kewenangan penyelesaian sengketa.
Hukum Perwakafan Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa
sengketa rumah susun diselesaian
melalui Pengadilan Negeri. Di sisi
yang Terus Bergerak
lain, bidang perwakafan dan bidang
perjanjian syariah yang digunakan
ukum perwakafan wakaf harta milik publik atau negara. sebagai dasar kontrak antara wakaf
terus bergerak seiring Dalam konteks Indonesia, dan rumah susun merupakan
perubahan zaman. Munzir perkembangan hukum perwakafan kompetensi absolut Pengadilan
HQahf menunjukkan dapat ditelusuri dari peraturan hukum Agama. Yang paling mutakhir aturan
periode perkembangan wakaf pada yang mengaturnya. Setelah keluarnya wakaf adalah Peraturan Menteri
empat periode. Periode peletakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun Agama Nomor 73 Tahun 2013 yang
dasar-dasar wakaf yang terjadi di 2004 Tentang Wakaf, pengaturan telah menyempurnakan ketentuan
era Rasulullah dan sahabat. Poin perwakafan semakin lengkap perwakafan tanah baik dengan status
mendasar ketentuan wakaf pada menyangkut pihak-pihak yang hak milik, hak guna usaha, hak guna
periode ini adalah menahan harta terlibat dalam pelaksanaan wakaf, bangunan, ataupun hak pakai di atas
benda wakaf dan menyedekahkan harta benda wakaf yang semakin tanah negara. Bahkan peraturan
hasilnya. Peridode kedua adalah dikembangkan, pembentukan Badan tersebut telah memasukkan wakaf
periode tabiin dan pengikut tabiin Wakaf Indonesia (BWI), prosedur kapal dengan bobot di atas 20 ton
yang sudah mulai memperluas kajian perwakafan, pengelolaan wakaf, dan sebagai harta benda tidak bergerak.
seperti hukum menarik kembali wakaf penyelesaian sengketa. Meski wakaf Selain aspek peraturan
yang telah diikrarkan dan perdebatan uang telah diakui dalam UU tersebut, perundangan, praktik perwakafan
wakaf benda bergerak terutama pada kenyataannya wakaf uang baru pun terus bergerak. Belakangan
uang. Pada periode ketiga perdebatan marak setelah keluarnya fatwa MUI muncul gagasan untuk mendirikan
seputar peran hakim dan kedudukan tentang wakaf uang tahun 2002. bank wakaf, modal ventura wakaf,
negara dalam perwakafan mulai Hukum perwakafan Indonesia sukuk wakaf, dan wakaf manfaat
didiskusikan termasuk soal tugas dan pun terus disempurnakan. Undang- asuransi. Terobosan produk wakaf
kewenangan nazhir. Pemikiran ulama Undang Nomor 20 Tahun 2011 tersebut memerlukan pengaturan
periode ini dapat dilihat di antaranya Tentang Rumah Susun telah yang lebih spesi ik agar memberikan
pada karya ibnu Qudamah dalam melakukan terobosan hukum berupa kepastian hukum bagi para pihak
kitabnya al-Mughny dan al-Mawardi kolaborasi hukum wakaf dan rumah yang terlibat dan melindungi pihak
dengan kitabnya al-Hâwi al-Kabı̂r. susun. Rumah susun dapat dibangun yang berwakaf. Yang penting dicatat,
Periode selanjutnya adalah periode di atas tanah wakaf dengan status wakaf tidak terhenti di sini, tetapi
modern perkembangan wakaf yang kepemilikan yang terpisah antara akan terus berkembang.
di antaranya memperdebatkan status kepemilikan tanah dan bangunan. ***

MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017 25