Page 23 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

LAPORAN UTAMA

berserti ikat tanah wakaf, untuk Syar’iyah, PPAIW menerbitkan dihadirkan memang sudah melekat
mendapatkan kepastian hukum, akta ikrar wakaf dan mendaftarkan dan valid (Asmuni, 2014: 201).
upaya yang dapat dilakukan adalah tanah wakaf ke Badan Pertanahan Ibnu Qayyim Al Jauziyyah
dengan mengajukan permohonan Nasional untuk diterbitkan mengatakan bahwa, hakim boleh
pengesahan (itsbat) wakaf ke serti ikat tanah wakaf. Terhadap memutuskan suatu perkara
Pengadilan Agama/Mahkamah penetapan Pengadilan Agama/ berdasarkan syahadah istifadhah,
Syar’iyah. Itsbat wakaf selama ini Mahkamah Syar’iyah tentang itsbat karena kesaksian tersebut merupakan
telah menjadi mekanisme untuk wakaf tersebut, dalam hal terdapat bukti yang sangat kuat. Karena
menjembatani kebiasaan wakaf pihak ketiga yang dirugikan, dapat kesaksian ini pula sebagai salah satu
yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan gugatan pembatalan kiat untuk mendapatkan informasi
tuntutan tertib administrasi dan wakaf ke Pengadilan Agama/ yang akurat mengenai perbuatan
kepastian hukum. Terkait dasar Mahkamah Syar’iyah. Namun, dalam hukum yang disengketakan, sehingga
hukum kewenangan Pengadilan hal terdapat pihak terkait yang enggan dengan fakta tersebut dapat menepis
Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam menjadi pemohon, pihak tersebut kemungkinan ada kecurangan baik
menangani permohonan itsbat dijadikan sebagai pihak termohon, saksi maupun hakim. Oleh karenanya,
wakaf, dalam hal terjadi kekosongan sehingga perkara bersifat contentious syahadah istifadhah lebih kuat
hukum, maka dapat dilakukan dengan produk hukum berupa nilainya dari kesaksian dua orang laki-
dengan konstruksi hukum, yaitu putusan, dan terhadap putusan laki yang memenuhi syarat formil dan
analogi terhadap Pasal 7 ayat (2) tersebut dapat diajukan upaya hukum materiil, dalam artian kesaksian saksi
KHI, dihubungkan dengan ketentuan banding dan kasasi. dua orang laki-laki yang diterima
Pasal 58 ayat 1 huruf c PP No 42/2006 kesaksiannya. akan tetapi kekuatan
tentang pelaksanaan UU Wakaf, yang Penggunaan Syahadah pembuktian syahadah istifadhah
mengharuskan adanya ‘penetapan’ Istifadhah dalam Itsbat Wakaf tentu didukung melalui persyaratan
pengadilan untuk mendaftarkan Dalam menangani perkara seperti halnya saksi yang sedang
benda wakaf yang belum didaftarkan permohonan itsbat wakaf, kendala memberikan keterangan benar-benar
menurut peraturan perundang- yang sering dihadapi adalah mengetahui berita yang tersebar di
undangan yang berlaku. Ke depan, terkait dengan ketiadaan saksi masyarakat yang sudah disepakati
perlu ada ketentuan yang secara yang mengetahui secara langsung akan kebenarannya dan bukan
tegas memberikan kewenangan perbuatan hukum wakaf yang terjadi simpang siur beritanya. Dalam bidang
terhadap Pengadilan Agama/ di waktu lampau, karena saksi-saksi wakaf, ulama Hanabilah, Sya i’i dan
Mahkamah Syar’iyah dalam yang ada sudah meninggal. Dalam hal Abu Hanifah sepakat bahwa syahadah
menangani permohonan itsbat ini, alat bukti yang tersedia biasanya istifadhah dapat digunakan (Asmuni,
wakaf. Setidaknya, secara internal hanya saksi-saksi yang mengetahui 2014: 199)
kelembagaan perlu ada rujukan, baik secara tidak langsung perbuatan
dalam bentuk PERMA, atau SEMA. hukum wakaf berdasarkan informasi Pembatalan Akta Ikrar Wakaf
Berdasarkan penetapan dari orang lain yang telah beredar Dalam sengketa wakaf tanah yang
Pengadilan Agama/Mahkamah secara luas di masyarakat. Kesaksian diputus oleh Pengadilan Agama/
yang demikian dapat dikategorikan Mahkamah Syar’iyah, sering dijumpai
UU No.41/2004 sebagai syahadah istifadhah (Asmuni, tuntutan untuk membatalkan Akta
2014: 198). Ikrar Wakaf maupun serti ikat tanah
Syahadah Istifadhah dapat wakaf, yang merupakan kewenangan
ASPEK SOSIOLOGIS ASPEK YURIDIS diterima dan dijadikan sebagai pengadilan tata usaha negara, namun
alat bukti, karena meskipun saksi dikabulkan oleh Pengadilan Agama/
- Kepercayaan tidak mengikuti atau menyaksikan Mahkamah Syar’iyah. Dalam hal
masyarakat untuk - Isbat wakaf dan
mencatatkan harta menggunakan peristiwa, akan tetapi berita yang ini, untuk menghindari tumpang
benda wakaf syahadah istifadhah
dijadikan dasar pembuktian adalah tindih kewenangan, Pengadilan
- Profesionalisme - Pembatalan akta ikrar
PPAIW dan BWI wakaf berita orang yang memang sudah Agama/Mahkamah Syar’iyah dapat
tidak menjadi asing kemudian ketika menyatakan akta yang cacat hukum,
- Pemahaman - Penarikan wakaf
masyarakat terhadap diceritakan, masyarakat sudah sebagai tidak berkekuatan hukum,
per-UU tentang wakaf
dan turunannya. memahami dan mengerti kejadian tanpa harus membatalkan akta
tersebut. Sehingga, cerita yang tersebut.

MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017 21