Page 19 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

LAPORAN UTAMA

Di tingkat pertama perkara tersebut tan penanganan sengketa wakaf yang limitasi wakaf untuk waktu tertentu
dimenangkan oleh Penggugat/ahli dikemukakan di atas, tantangan hakim tidak bertentangan dengan syariat.
waris, sehingga perbuatan hukum pengadilan agama di masa mendatang Tantangan lain yang dihadapi
wakif yang tertuang dalam akta ikar semakin berat. Pendekatan ikih oleh hakim peradilan agama adalah
wakaf dinyatakan tidak berkekuatan diharapkan lebih kontekstual dan kompleksitas kasus yang mengha-
hukum (Putusan Nomor 1745/ mampu didialogkan dengan kondisi ru skan hakim menggunakan pende-
Pdt.G/2011/PA.Mks). kekinian karena dalam sedikit hal ka tan interdisipliner atau bahkan
Namun, majelis tingkat banding secara substantif berbeda dengan multi disipliner. Pendekatan inter-
menyatakan membatalkan putusan hukum positif. disipliner yang dimaksud di sini
tingkat pertama. Dalam memberikan Tentang adanya pembatasan waktu adalah pendekatan dalam pemecahan
kepastian hukum dan keadilan majelis dalam berwakaf, misalnya, menurut suatu masalah dengan menggunakan
menggunakan pendekatan legalistik Mazhab Hana i perbuatan wakaf tinjauan berbagai sudut pandang ilmu
dengan berpedoman pada ketentuan dianggap berlaku untuk selamanya serumpun yang relevan atau tepat
Pasal 3 UU No. 41/2004. Pasal alias tidak untuk waktu tertentu. guna secara terpadu. Interdisipliner
tersebut menyatakan bahwa wakaf Apabila seseorang mewaka kan suatu dalam kajian hukum biasa dilakukan
yang telah diikrarkan tidak dapat benda untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan berbagai
dibatalkan. Sehingga, maknanya, maka wakaf tersebut dipandang batal. disiplin ilmu hukum dalam menyel-
seseorang yang telah mengikrarkan Pemahaman tersebut tentu esai kan satu masalah. Di sini diguna-
wakaf berarti telah menyerahkan mempengaruhi karakteristik putusan kan logika penafsiran lebih dari satu
sepenuhnya harta benda tersebut hakim ketika dihadapkan dengan cabang ilmu hukum (Ardhi wisastra,
sesuai peruntukannya dan tidak praktik wakaf kontemporer maupun 2000: 12).
ada alasan untuk membatalkan. ketentuan perundang-undangan yang Pendekatan interdisipliner men-
Dan, Penggugat tidak lagi memiliki berlaku. Padahal, pasal 1 ayat (1) ja di keniscayaan dalam penyele saian
hubungan hukum. UU No. 41/2004 jelas menyatakan sengketa wakaf yang pada umumnya
Adapun alasan Penggugat tentang bahwa wakaf adalah perbuatan bersifat kompleks dan terkait
kelalaian nazhir yang tidak segera hukum menyerahkan sebagian harta dengan bidang hukum yang lain. Jika
menunaikan kewajibannya untuk benda miliknya untuk dimanfaatkan hakim menggunakan pendekatan
membangun sarana pendidikan, selamanya atau untuk jangka waktu monodisipliner dengan hanya menguasai
menurut majelis tidak berdasarkan tertentu sesuai kepentingannya untuk dan memakai ilmu wakaf saja, maka
hukum karena berdasarkan Pasal kepentingan umum. putusan yang dihasilkan rentan tekstual
45 ayat (1) huruf (d) dan ayat (2) Ketentuan tersebut mengandung dan tidak mampu memberikan keadilan
UU No. 41/2004 yang berwenang pengertian bahwa seseorang jangan yang sesungguhnya.
memberhentikan atau mengganti dihalang-halangi untuk melakukan Sengketa wakaf tanah, misalnya,
nazhir adalah Badan Wakaf Indonesia. kebaikan. Betapapun wakafnya mengharuskan hakim tidak hanya
untuk waktu tertentu, namun karena memahami hukum wakaf yang ada di
Tantangan Berat manfaatnya dirasakan langsung dan dalam UU No. 41/2004 dan peraturan
Terlepas dari dinamika pendeka- untuk kemaslahatan umum, maka wakaf lainnya. Akan tetapi hakim
harus menguasai dengan baik UU No.
5/1960 tentang Pokok-pokok Hukum
Agraria. Bahkan jika terkait dengan
pertambangan juga perlu menguasai
hukum pertambangan dan hukum
kehutanan dengan baik. Jika tanah
wakaf yang disengketakan tersebut
di atasnya berdiri rumah susun
maka hakim juga dituntut menguasai
dengan baik UU No. 20/2011 tentang
Rumah Susun dan UU No. 1/2011
tentang Perumahan dan Kawasan
Pemukiman.

MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017 17