Page 20 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

LAPORAN UTAMA

Sengketa wakaf dengan obyek seseorang atau sekelompok orang
wakaf Hak atas Kekayaan Intelektual “Pendekatan (wakif) untuk memisahkan dan/
(HKI) juga berkaitan dengan atau menyerahkan sebagian harta
interdisipliner dan aturan hukum interdisipliner benda miliknya untuk dimanfaatkan
yang mengaturnya. Sehingga hakim menjadi keniscayaan selamanya atau untuk jangka
di samping harus menguasai hukum waktu tertentu sesuai dengan
wakaf dan turunannya, juga harus dalam penyelesaian kepentingannya guna keperluan
menguasai dengan baik hukum hak sengketa wakaf ibadah dan/atau kesejahteraan
cipta. Hakim juga dituntut menguasai umum menurut syari’ah.
hukum hak paten jika sengketa yang pada umumnya Dari pasal 49 dan penjelasan
wakaf HKI terkait dengan UU No. bersifat kompleks” pasal tersebut tidak ditemukan
14/2001 tentang Paten. Hakim harus penegasan secara eksplisit bentuk
menguasai hukum rahasia dagang jika kewenangan tersebut, apakah secara
sengketa wakaf HKI terkait dengan UU adalah akta ikrar wakaf sebagai bukti limitatif dibatasi hanya dalam hal
No. 30/2000 tentang Rahasia Dagang. otentik dan sekaligus sebagai jaminan sengketa wakaf saja (contentius), atau
Sengketa wakaf HKI juga agar tidak dilakukan penyelewengan mencakup juga perkara permohonan
mengharuskan hakim menguasai dan atau penyerobotan tanpa hak. pengesahan wakaf (voluntair).
ketentuan tentang desain industri jika Padahal fakta dan realita wakaf Kewenangan pengadilan agama
sengketa wakafnya terkait dengan di masyarakat banyak ditemukan dalam memutus perkara itsbat
UU No. 31/2000 tentang Desain perbuatan wakaf pada masa lalu wakaf selama ini adalah hanya
Industri. Hakim harus memahami yang tidak atau belum memiliki didasarkan kepada hasil keputusan
hukum lingkungan khususnya yang bukti tertulis. Di antara penyebabnya rapat kerja nasional MA RI tahun
terkait dengan perlindungan varietas adalah karena perwakafan pada 2007 di Makasar yang di antara
tanaman jika sengketa wakafnya masa lalu hanya didasari oleh rasa rumusannya memutuskan bahwa
terkait dengan UU No. 29/2000 ikhlas berjuang membesarkan agama pengadilan agama berwenang
tentang Perlindungan Varietas Islam tanpa memerlukan bukti menerima, memeriksa, dan memutus
Tanaman. Demikian juga jika kasus tertulis, di samping perspektif ikih permohonan itsbat wakaf bagi wakaf
wakaf terkait dengan UU No. 32/2000 masa lalu juga tidak mewajibkan yang belum ada akta ikrar wakaf,
tentang Desain Tata Letak Sirkuit adanya bukti tertulis dalam setiap sehingga penetapan itsbat wakaf
Terpadu. perbuatan hukum perwakafan. Hal dapat dijadikan dasar dalam serti ikat
inilah yang kemudian mendorong tanah wakaf.
Itsbat wakaf dewasa ini banyak yang mengajukan Ketentuan hukum acara yang
Problem lain terkait wakaf di permohonan penetapan itsbat wakaf berlaku perkara permohonan
pengadilan agama adalah tentang di pengadilan agama. (voluntair) hanya menjadi
perkara itsbat wakaf. Setidaknya ada Pasca-perkara itsbat wakaf kewenangan pengadilan agama
dua problem yang terkait dengan banyak diajukan ke pengadilan agama apabila diatur secara tegas dalam
itsbat wakaf, yaitu kompetensi dan memunculkan pertanyaan terkait peraturan perundang-undangan.
saksi istifadhah. kompetensi absolut pengadilan Sementara perkara itsbat wakaf
Fenomena itsbat wakaf yang agama dalam menangani perkara belum memiliki dasar yuridis yang
dewasa ini mulai banyak diajukan itsbat wakaf. Hal ini muncul jelas dan pasti kecuali berbentuk
di pengadilan agama berawal dari dikarenakan ketentuan pasal 49 huruf penafsiran dan hasil rumusan
ketentuan hukum khususnya pasal (e) UU No. 3/2006 mengatur bahwa rakernas di Makasar tahun 2007.
17 UU No. 41/2004 yang menegaskan pengadilan agama bertugas dan Penetapan Nomor 281/
bahwa setiap perbuatan hukum wakaf berwenang memeriksa, memutus, Pdt.P/2011/PA.Clg, misalnya,
dicatat dan dituangkan dalam akta dan menyelesaikan perkara di tingkat majelis hakim dalam pertimbangan
ikrar wakaf oleh pejabat pembuat pertama antara orang-orang yang hukum terkait kewenangan absolut
akata ikrar wakaf (PPAIW). beragama Islam di bidang: (e) wakaf. mempertimbangkan dengan
Perbuatan hukum perwakafan Dalam penjelasan pasal tersebut menggunakan penafsiran. Menurut
harus dibuktikan dengan adanya akta disebutkan bahwa yang dimaksud majelis hakim pasal 49 huruf (e)
ikrar wakaf. Di antara kepentingannya dengan “wakaf” adalah perbuatan UU No 3/2006 tidak secara tegas

18 MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017