Page 21 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

LAPORAN UTAMA

menyebutkan tentang kewenangan secara langsung. pamannya dan tidak mengetahui
Pengadilan Agama mengadili perkara Hasil rakernas tentang saksi sendiri proses wakaf tersebut.
wakaf dalam perkara permohonan. istifadhah tersebut dalam praktik Keempat saksi menegaskan bahwa
Akan tetapi, jika pasal tersebut menimbulkan perbedaan pendapat selama ini tidak ada masyarakat yang
ditafsirkan dengan mengaitkannya karena tidak sesuai dengan ketentuan keberatan dan membantah bahwa
dengan ketentuan yang ada dalam syarat materiil saksi sebagaimana tanah tersebut adalah tanah wakaf.
pasal 58 ayat (1) huruf (c) Peraturan diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR. Terkait dengan empat saksi
Pemerintah No. 42/2006 tentang Ditegaskan dalam pasal tersebut istifadhah tersebut, majelis hakim
pelaksanaan UU No. 41/2004 bahwa saksi harus menjelaskan dalam pertimbangan hukum
tentang wakaf, yang mengharuskan alasan atau latar belakang mempertimbangkan bahwa walaupun
adanya ‘penetapan’ pengadilan pengetahuannya, bagaimana sampai tidak secara langsung menyaksikan
untuk mendaftarkan benda wakaf ia dapat mengetahui fakta peristiwa sendiri peristiwa pemberian wakaf
yang belum didaftarkan menurut yang diterangkannya. tersebut dan patut dikategorikan
peraturan perundang-undangan yang Keterangan saksi harus atas dasar sebagai syahadah istifadhah akan
berlaku, maka pengadilan agama pengetahuan berupa melihat sendiri, tetapi karena kesaksian tersebut
berwenang mengadili perkara wakaf mendengar sendiri, mengalami menyangkut wakaf yang telah lama
baik dalam bentuk gugatan maupun sendiri fakta peristiwa yang terjadi, dan adanya wakaf tidak
permohonan. diterangkan. Adapun keterangan saksi disangkal oleh ahli waris pewakif
Problem lain yang muncul terkait yang disusun atas dasar persangkaan maupun masyarakat (mu’aradlah),
dengan perkara itsbat wakaf adalah atau pendapat-pendapat, menurut bahkan tiga saksi merupakan
tentang penggunaan saksi istifadhah pasal 171 ayat (2) HIR, bukanlah keturunan wakif sehingga Majelis
sebagai dasar mengabulkan itsbat kesaksian. Hakim berpendapat kesaksian
wakaf. Jamak diketahui bahwa wakaf Di antara penetapan itsbat wakaf tersebut dapat di terima dan dijadikan
pada zaman dahulu hanya dilakukan yang menggunakan saksi istifadhah dasar memutus perkara ini.
secara lisan dan saksi-saksi serta sebagai dasar untuk mengabulkan Menurut majelis hakim, kebolehan
pelaku baik wakif maupun nazhirnya adalah perkara Nomor 281/ saksi istifadlah dalam perkara wakaf
sudah meninggal dunia semua. Pdt.P/2011/PA.Clg. Dalam perkara telah menjadi pendapat madzhab
Hasil keputusan rakernas tersebut, Pemohon mengajukan ulama Sya i’iyah sebagaimana termuat
di Makassar Tahun 2007 juga empat orang saksi yaitu Tarmuzi di dalam kitab Fiqh Sunnah yang
menyebutkan bahwa persangkaan bin Hasan, Ismail bin Asnawi, H. ditulis Sayyid Sabiq Jilid 3 halaman
hakim dan saksi istifadhah Khoirudin Ghozali bin H. Ghozali, 427, yang dalam hal ini diambil alih
dalam sengketa wakaf memiliki dan Rajiman bin Jaman. Keempat menjadi pendapat Majelis Hakim.
kekuatan pembuktian yang kuat. saksi tersebut masuk kategori Ahmad Zaenal Fanani, Achmad Fauzi, Mahrus Abdurrahim
Saksi istifadhah adalah saksi yang saksi istifadhah karena keempat
mengetahui sesuatu fakta secara saksi tersebut mengetahui tentang Daftar Bacaan
tidak langsung melainkan diperoleh harta benda wakaf diwaka kan oleh Departemen Agama RI, Tinjauan Fiqh
dari orang lain yang mengetahuinya kakeknya pada tahun 1941 dari cerita Terhadap Keputusan Dalam Perkara
Perwakafan, Jakarta: Direktorat
Pembinaan Peradilan Agama, 2002.
Hariyani, Iswi, Prosedur Mengurus HAKI
(Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang
Benar, Yogyakarta: Pustaka Yustisia,
2010.
Ardhiwisastra, Yudha Bahkti, Penafsiran
dan Konstruksi Hukum, Bandung:
Alumni, 2000.
Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2011/
PA.Mks
Putusan Nomor 3862/Pdt.G/2010/
PA.Sby.
Putusan Nomor 332/Pdt.G/2011/PTA.
Sby.
Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2011/
PA.Clg.

MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017 19