Page 24 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

LAPORAN UTAMA

Sengketa Perdata Wakaf dipertimbangkan adalah terkait wakif. Sya i’i membolehkan wakaf
Kompetensi Absolut PA dengan batasan maksimal harta keluarga dengan dalil bahwa wakaf
Dalam sengketa wakaf tanah benda wakaf. Dalam Undang-Undang berbeda dengan wasiat, karena wakaf
yang disebabkan oleh perbuatan Wakaf, ketentuan batasan maksimal tidak dapat dijual dan diwariskan,
melawan hukum atas objek wakaf, harta benda yang diwaka kan hanya dan harta benda wakaf tidak dimiliki
dalam praktik telah menimbulkan diatur dalam wakaf dengan wasiat, oleh penerima manfaat wakaf.
persinggungan kewenangan antara yaitu maksimal 1/3 dari jumlah harta Sementara Ahmad bin Hanbal tidak
Pengadilan Agama/Mahkamah warisan setelah dikurangi dengan membolehkan wakaf keluarga karena
Syar’iyah dan pengadilan negeri. utang pewasiat, kecuali dengan wakaf seperti halnya hibah, dan
Namun, demikian beberapa putusan persetujuan seluruh ahli waris (Pasal mengambil manfaat hibah tunduk
pengadilan negeri telah menyatakan 25). Pembatasan harta benda wakaf kepada larangan dalam hukum
tidak berwenang terhadap perkara tersebut penting untuk menghindari waris. Akan tetapi, mayoritas ahli
demikian sesuai dengan penjelasan sengketa wakaf di kemudian hari jika ikih tampaknya mengijinkan wakaf
Pasal 62 ayat 2 Undang-undang No. terdapat ahli waris wakif yang merasa keluarga (Abbasi, 2012: 150).
41 Tahun 2004 (UU Wakaf). dirugikan dengan jumlah harta Selain itu, kemampuan wakif juga
Pasal tersebut memberikan benda wakaf yang melebihi sepertiga perlu dipertimbangkan, sehingga
kewenangan mutlak kepada harta kekayaan wakif sehingga akan jangan sampai wakif mewaka kan
Pengadilan Agama/Mahkamah mengurangi bagian warisan yang harta bendanya sementara kondisi
Syar’iyah dalam menangani sengketa akan diperoleh ahli waris wakif. wakif lebih membutuhkan harta
wakaf, terlepas terdapat sengketa Batasan harta benda yang dapat benda tersebut. Hal ini karena
milik atau tidak, dan tanpa batasan diwaka kan di atas adalah untuk menurut UU Wakaf, wakaf yang telah
peralihan objek sengketa kepada menghindari kon lik antara wakaf diikrarkan tidak dapat dibatalkan
pihak ketiga. Hal ini berbeda dengan dengan waris, khususnya terkait (Pasal 3). Berbeda dengan pendapat
sengketa waris, yang dalam hal terjadi wakaf keluarga (ahli), karena UU Hana i yang memungkinkan wakif
sengketa kepemilikan, Pengadilan Wakaf tidak memisahkan antara untuk meminta hakim membatalkan
Agama/Mahkamah Syar’iyah hanya wakaf-ahli yang pengelolaan dan wakafnya jika jatuh miskin.
berwenang sepanjang sengketa pemanfaatan harta benda wakaf
kepemilikan timbul akibat transaksi terbatas untuk kaum kerabat (ahli Penarikan Wakaf
pertama yang dilakukan oleh salah waris) dengan wakaf-khairi yang Masalah penarikan wakaf oleh
seorang ahli waris dengan pihak lain dimaksudkan untuk kepentingan wakif tidak diatur dalam UU Wakaf,
(SEMA No. 4 Tahun 2016). masyarakat umum sesuai dengan sementara di kalangan ulama terdapat
Selain sengketa perdata, UU Wakaf tujuan dan fungsi wakaf (Penjelasan perbedaan pendapat. Menurut Abu
juga mengatur tentang perbuatan- Umum UU Wakaf). Hanifa wakaf dapat ditarik kembali
perbuatan terhadap harta benda Dalam hukum waris, wasiat kapan saja, dan hanya berdasarkan
wakaf yang termasuk perbuatan tidak dapat diberikan bagi ahli putusan pengadilan atau kematian
pidana dan diancam dengan sanksi waris, sementara ketentuan yang wakif, wakaf tidak dapat ditarik. Malik
pidana yang menjadi kewenangan demikian tidak berlaku dalam wakaf sependapat dengan Abu Hanifa, tetapi
pengadilan negeri. untuk anggota keluarga. Dalam berbeda dalam hal waktu penarikan
hal ini, keabsahan wakaf keluarga wakaf hanya dapat dilakukan dalam
Batasan Harta Wakaf dipersoalkan karena wakaf keluarga jangka waktu tertentu, bukan kapan
Hal lain yang perlu tetap berlangsung pasca kematian saja. Sementara mayoritas ulama,
termasuk Sya i’i, Ahmad bin Hanbal,
dan dua murid Abu Hanifa, Abu
Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani
“Dalam sengketa wakaf tanah, perbuatan berpendapat wakaf tidak dapat

melawan hukum atas objek wakaf ditarik kembali (Abbasi, 2012: 126).
Terkait penarikan wakaf, terdapat
Agama/
sering menjadi dasar gugatan” putusan Pengadilan Semarang
Syar’iyah
Mahkamah
Nomor 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm
yang menangani gugatan penarikan

22 MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017