Page 87 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

PROGRAM PRIORITAS

Meski demikian, ia dan jajarannya Ditjen Badilag tahun 2017. Tren yang sama juga terjadi pada
berusaha menyiasatinya dengan Sebagaimana diamanatkan oleh Pelayanan Terpadu. Tahun 2014
melakukan e isiensi dalam hal Peraturan Mahkamah Agung Nomor berhasil memutus 7.398 perkara,
bimbingan teknis dan monitoring. 1 Tahun 2014, Ditjen Badilag turun drastis menjadi 1.976 perkara
Kendala lainnya adalah melalui Direktorat Ditadmin terus dan melonjak sangat signi ikan
belum seragamnya budaya kerja memberikan perhatian penuh bagi menjadi 16.396 perkara.
menggunakan SIPP dalam membantu terwujudnya layanan hukum bagi “Badilag sangat berharap jajaran
percepatan penyelesaian administrasi masyarakat yang tidak mampu peradilan agama terus meningkatkan
perkara. “Merubah budaya kerja, melalui mekanisme pembebasan jumlah layanan bantuan hukum bagi
terutama bagi mereka yang belum biaya perkara, sidang di luar masyarakat. “Jangan sampai menurun
terbiasa dengan IT itu memang gedung pengadilan dan Posbakum seperti yang terjadi pada tahun 2015.
tantangan berat. Apalagi mereka yang pengadilan. Di samping pelaksanaan yang harus
gaptek,” ungkapnya. “Selain itu, Badilag juga ingin agar meningkat kualitas dan kuantitasnya,
Pelayanan Terpadu Sidang Keliling kawan-kawan di pengadilan agama
E-Learning Pelayanan Publik seperti yang diatur dalam Perma dan mahkamah syar’iyah juga harus
Dalam upaya meningkatkan Nomor 1 Tahun 2015 ditingkatkan patuh dan tertib dalam hal pelaporan,”
kapasitas SDM peradilan agama di pelaksanaannya agar semakin cetus Direktur Binadmin.
bidang pelayanan publik, Direktorat banyak masyarakat tidak mampu
Binadmin akan mengimplementasikan yang terbantu dalam mendapatkan Reward, Punishment
E-Learning Pelayanan Publik bagi identitas dan kepastian hukum,” kata dan Keteladanan
para frontliners pelayanan publik Dr. H. Hasbi Hasan, M.H. “Saya ingin sistem mekanisme
di pengadilan. Pesertanya pelatihan Berdasarkan data Laporan reward and punishment betul-betul
jarak jauh itu terdiri dari para petugas Tahunan Mahkamah Agung tahun ditegakan. Mekanisme reward and
Meja Informasi, petugas Meja I, 2014, 2015 dan 2016, jumlah punishment ini memiliki dampak
petugas Meja II dan petugas Meja III. pelayanan hukum yang dilakukan yang cukup besar. Oleh karenanya,
Rencananya, tahun 2017 ini akan pengadilan agama dan mahkamah ini penting kita wujudkan agar
diadakan sebanyak tiga kali pelatihan syar’iyah mengalami luktuasi. kawan-kawan di Peradilan Agama
dengan masing-masing peserta Layanan pembebasan biaya semakin terpacu dalam memberikan
sebanyak 300 orang. perkara pada tahun 2014 berhasil pelayanan dan melakukan inovasi,”
E-Learning Pelayanan Publik yang menyelesaikan 11.513 perkara. kata Direktur.
dimiliki Ditjen Badilag merupakan Jumlah itu menurun pada tahun 2015 Dahulu, lanjut Direktur Binadmin,
hasil kerja sama dengan the Family yang hanya menyelesaikan 10.748 peradilan agama dikenal maju
Court of Australia (FCoA) yang perkara. Akan tetapi pada tahun pesat dalam Pola Bindalmin dan
didukung penuh oleh Australia 2016 naik drastis sekitar 160 persen pemanfaatan IT. Peradilan agama
Indonesia Partnership for Justice dengan jumlah penyelesaian perkara perlu memacu speed-nya agar lebih
(AIPJ). Seluruh konten pelatihan sebanyak 26.451. kencang lagi agar jangan sampai
yang dibutuhkan sudah diselesaikan Begitu juga dengan layanan tertinggal dengan kawan-kawan
pembuatannya tahun lalu. Posbakum. Pada tahun 2014 mampu dari lingkungan peradilan lainnya di
Dengan mengikuti pelatihan ini melayani 82.145 orang, turun Mahkamah Agung.
para garda depan pelayanan publik menjadi 77.344 orang pada tahun Peradilan agama sejak dahulu
di peradilan agama diharapkan 2015. Dan meningkat tajam pada dikenal dengan keteladanan.
memiliki kemampuan yang seragam tahun 2016 menjadi 195.023 orang Pimpinan di semua lini dan
yang memenuhi ekspektasi para yang dilayani. lapisan, kata Direktur, harus
pencari keadilan dalam memberikan Peningkatan yang tajam juga memberikan teladan yang baik
pelayanan. terjadi pada layanan sidang bagi yang lainnya. Komunikasi
keliling. Pada tahun 2013 berhasil dan koordinasi yang bagus baik di
Bantuan Hukum menyelesaikan 30.857 perkara, turun tingkat Ditjen maupun pengadilan
Pemberian layanan hukum menjadi 27.580 perkara pada tahun tingkat pertama dan banding harus
bagi masyarakat tidak mampu 2015, dan meningkat pesat menjadi kembali direvitalisasi.
juga tetap menjadi fokus utama 67.986 perkara pada tahun 2016. Achmad Cholil, Rahmat Arijaya

MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017 85