Page 83 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI
P. 83

PROGRAM PRIORITAS



                              Mekanisme Pelaksanaan Sertifi kasi                   Peradilan   Indonesia   khususnya
                            Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah                    Peradilan  Agama  yang  unggul/
                                                                                  prima;  kedua,  standar  mutu  kinerja
                                                                                  yang  dicapai  oleh  peradilan  agama
                                                                                  memiliki kualitas yang sama.
                                           Komisi Sertifi kasi        5
                        4                                         Menugaskan
                     Meneruskan       8                           Koordinator
                     Permohonan   Penerbitan dan                  Auditor untuk   Langkah Menuju SMM
                      ke KSPA      pengiriman                    membentuk tim       Bagaimana    langkah   konkret
                                  sertifi kat/surat                  audit
                                                                                  Ditjen  Badilag  untuk  menerapkan
                       Pengadilan Tinggi
                          Agama                            Koordinator Auditor    SMM  ini?  Dalam  perencanaan,
                                                                                  langkah-langkah    yang     akan
                                                                                  ditempuh   oleh   Ditjen   Badilag
                                                                                  dimulai    dengan     penyusunan
                      3              9                                            pedoman  Sistem  Manajemen  Mutu.
                    Pre Audit     Menyerahkan                 Tim Auditor
                                  sertifi kat ke                                   Kemudian,  penyusunan  pedoman
                           2      Pengadilan
                        Mengajukan   Agama                                        standarisasi  sertifikasi  manajemen
                        permohonan                       7                        mutu Pengadilan Agama, Pengadilan
                         sertifi kasi                  Rekomendasi    6
                               1                      Hasil Audit  Audit Sertifi kasi  Tinggi  Agama  dan  Ditjen  Badilag.
                            Pemetaan dan
                           Pendampingan                                           Disusul kemudian dengan pelatihan
                                           Pengadilan Agama                       tim  auditor  (tingkat  PTA)  dan
                                                                                  pembentukan  Komite  Sertifikasi
                                                                                  Peradilan Agama (KSPA). Setelah itu,
                                                                                  akan dilakukan sosialisasi pedoman
            dari  suatu  proses  dan  produk   masing.                            SMM, berlanjut dengan pelaksanaan
            (barang/jasa)  terhadap  kebutuhan    Lalu, apa yang melatarbelakangi   SMM,  dan  terakhir  melakukan
            atau persyaratan itu ditentukan atau   penerapan Sistem Manajemen Mutu?   penilaian/sertifikasi SMM.
            dispesi ikasikan oleh pelanggan atau   “Yang  pertama,”  papar  Sekretaris   Sistem  Manajemen  Mutu  sebagai
            organisasi (Gasperz, 2002: 10).    Ditjen     Badilag,    “Sertifikasi   instrumen   peningkatan   kinerja,
               Adapun tujuan Sistem Manajemen   Manajemen  Mutu  ISO  9001:2008   memiliki   dampak   positif   bagi
            Mutu  (Gasperz,  2002:  10),  yang   dan  9001:2015  pada  beberapa  PA   Pengadilan  Tinggi  Agama  (PTA),
            pertama  menjamin  kesesuaian  dari   telah  memberikan  perubahan  pola   Pengadilan Agama (PA), maupun bagi
            suatu  proses  dan  produk  terhadap   pikir  dan  budaya  kerja  yg  lebih   para pencari keadilan.
            kebutuhan atau persyaratan tertentu.   baik  untuk  meningkatkan  kinerja,”   Dampak  positif  bagi  Pengadilan
            Kesesuaian  antara  kebutuhan  dan   lanjutnya.                       Tinggi  Agama  antara  lain:  sebagai
            persyaratan  yang  ditetapkan  pada   Latar   belakang   yang   kedua   sarana   pembinaan   peningkatan
            suatu  standar  tertentu  terhadap   adalah  karena  mutu  kinerja  bagi   mutu kinerja melalui perbaikan yang
            proses  dan  produk  yang  dihasilkan   PA  yang  memperoleh  ISO  masing-  berkesinambungan  terhadap  sistem
            oleh perusahaan sangat penting.    masing  bervariatif/berbeda,  hal  ini   manajemen   mutu:   Administrasi
               Tujuan    kedua,   memberikan   disebabkan  pedoman  manajemen     Manajemen, Sistem Manajemen Mutu
            kepuasan     kepada     konsumen   mutu  dijabarkan  dengan  standar   Kesekretariatan,  Sistem  Manajemen
            melalui  pemenuhan  kebutuhan  dan   yang  berbeda  oleh  konsultan  ISO.   Mutu   Kepaniteraan,   dan   Serta
            persyaratan  proses  dan  produk   Dan  latar  belakang  ketiga,  tidak   Penerapan Manajemen Risiko.
            yang  ditentukan  pelanggan  dan   seluruh  PA  mampu  secara  mandiri   Sementara   keuntungan    bagi
            organisasi.   Keputusan   pelanggan   menyelenggarakan   SMM   –   ISO   Pengadilan  Agama  atau  Mahkamah
            adalah   reaksi   emosional   dan   sedangkan  ketersediaan  anggaran   Syar’iah  antara  lain:  memberikan
            rasional  positif  pelanggan.  Untuk   DIPA sangat terbatas.          keunggulan     kompetitif   antar
            mampu     memberikan    kepuasan      Dari  latar  belakang  tersebut,   Pengadilan   Agama/Mahkamah
            kepada  pelanggan,  segenap  personil   Sekretaris  Ditjen  Badilag  berharap,   Syar’iah,   menjamin   pelayanan
            organisasi  dituntut  untuk  memliki   penerapan  Sistem  Manajemen  Mutu   peradilan   yang   berkualitas,
            kompetensi dalam menjalankan tugas   dapat mencapai dua tujuan: pertama,   meningkatkan  pendidikan  pada  staf,
            dan    tanggungjawabnya   masing-  untuk mewujudkan performa/kinerja   meningkatkan  pengelolaan  risiko,




                                                                      MAJALAH PERADILAN AGAMA  Edisi 11 | April 2017  81
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88