Page 79 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

SOSOK

hakim PHI tidak. Ketua pengadilan
tidak dapat tunjangan rumah dinas
sementara hakim ad hoc dapat Rp. 25
juta. Saya tahu betul banyak hakim-
hakim itu nge-kos. Saya saat ini tengah
memperjuangkan pembangunan
rumah lat bagi hakim. Langkah
pertama yang dilakukan adalah
mendata lahan dan gedung-gedung
yang tidak efektif. Saya akan memulai
dari Daerah Khusus Ibukota. Mudah- Ketua Mahkamah Agung melantik A. S. Pudjoharsoyo sebagai Sekretaris MA.
mudahan rencana ini direspon pemerintah setempat. Tetapi kalau pengadilan yang baru terbentuk?
baik oleh pemerintah. Sesederhana inisiatif datang dari pemerintah Ada beberapa hal yang harus kita
apapun rumah lat itu nanti dikelola daerah maka sah-sah saja dan jangan lakukan. Pertama, mempersiapkan
secara professional. dikait-kaitkan dnegan perkara. lahan untuk gedung kantor. Bila
Hakim-hakim yang bertugas di DKI Saat ini kalau saya lihat, kos- telah disediakan oleh Pemerintah
dan di kota-kota besar lainnya perlu kosan hakim di daerah lebih Daerah setempat, maka kita perlu
mendapatkan perhatian tersendiri rendah kualitasnya dibandingkan mengalihkan lahan tersebut menjadi
terkait dengan ketersediaan rumah pejabat pejabat Pemda eselon II, milik Mahkamah Agung. Kita tidak
dinas karena mereka sudah tentu III dan IV. Nanti kita khawatir akan bisa menganggarkan pembangunan
berat beban kerjanya. Mereka sidang mempengaruhi kinerja hakim. gedung kantor pada lahan yang bukan
sampai tengah malam. Pagi hari Persoalan rumah dinas ini memang milik kita. Selain itu, kalau lahan
mereka harus sudah masuk kantor menjadi pokok bahasan kita. dan gedung kantor telah disediakan
lagi. Ketika saya menjabat sebagai Kalau soal fasilitas transportasi, oleh Pemerintah Daerah, maka perlu
ketua Pengadilan Negeri Jakarta tidak perlu lah pengadilan diperhatikan apakah gedung tersebut
Barat, saya pernah mengunjungi tergantung pada pemerintah daerah. telah sesuai dengan prototipe kantor
rumah-rumah kos hakim itu. Miris Nanti Mahkamah Agung akan pengadilan atau tidak.
hati saya melihatnya. Hakim tinggal mengusahakannya. Kedua, kita juga harus
rumah petak yang kecil. Kamar mandi Beberapa tahun terakhir mempersiapkan SDM baik tenaga
berbagi dengan penghuni yang lain. Mahkamah Agung berhasil teknis maupun non teknis. Kita terus
Mereka tersebut sepertinya lebih meraih WTP. Ke depannya berkoordinasi dengan pemerintah
menderita dari pada anak kos. Kalau bagaimana Mahkamah Agung dan DPR demi tersedianya anggaran
anak kos ‘kan masih ada orangnya mempertahankan prestasi ini?. untuk pembangunan gedung kantor
yang mengurus. Sementara hakim- Mahkamah Agung telah berhasil pengadilan yang baru tersebut.
hakim tersebut terpaksa mengurus meraih WTP selama empat tahun Beberapa waktu yang lalu
diri mereka sendiri. Hakim-hakim di berturut-turut. Sekarang kita sedang mahkamah agung melakukan
DKI itu bekerja sampai malam hari. mengejar untuk WTP yang kelima kerjasama dengan UNDP tentang
Mengenai uang untuk ngontrak kalinya. Ini harus menjadi perjuangan perhitungan analisis beban
rumah ini perlu dipertimbangkan bersama. Penyerapan anggaran kerja khususnya tenaga teknis.
kemungkinannya agar tersedia di harus didasarkan pada penggunaan Bagaimana perkembangannya?
DIPA pengadilan. Kedepan perlu ada yang tepat, benar, efektif, e isien, dan Untuk analisis beban kerja untuk
aturan terkait pemerintah daerah ekonomis. Jadi pengelolaan anggaran tenaga teknis khususnya hakim telah
setempat yang memberikan bantuan tidak hanya sekedar penyerapan yang selesai kita kerjakan. Memang saat
baik berupa hibah ataupun pinjaman tinggi saja. ini analisa beban kerja untuk tenaga
rumah dinas atau kendaraan dinas. Saya perlu mengingatkan bahwa non teknis masih dalam proses
Jangan sampai bantuan tersebut pengelolaan anggaran tidak hanya pengerjaan oleh tim kami. Kebetulan
mengganggu kemandirian pengadilan terkait dengan anggaran di sekretariat pengerjaannya didukung oleh negara
dalam menjalankan fungsinya saja tetapi juga termasuk uang pihak donor. Analisa beban kerja itu
ketika memutus perkara. Jangan ada ketiga (uang panjar perkara). nantinya tidak hanya melakkukan
pimpinan pengadilan yang meminta- Bagaimana dengan penghitungan berdasarkan kuantitas
minta bantuan fasilitas kepada pembangunan gedung kantor tetapi juga pada kualitas perkara. Ini

MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017 77