Page 78 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

SOSOK

pengadilan. Tupoksi utamanya adalah mindset sebagai supporting unit, yaitu Agung RI. Nanti kita coba pelajari
menerima, memeriksa, dan memutus pelayan pengadilan. untuk mengupayakan penyesuaian
perkara. Rangkaian proses menerima, Kebijakan saya kedepan, untuk tunjangan hakim tersebut.
memeriksa, dan memutus perkara semua lingkungan peradilan, tidak Saya juga ingin mendorong kita
ini kan butuh sarana dan prasarana, ada lagi anggaran belanja mobil dinas semua untuk selalu meningkatkan
butuh SDM, dan sebagainya. Semua yang baru. Nanti Mahkamah Agung kinerja. Jadi kita tidak terkesan hanya
kebutuhan tersebut harus dipenuhi akan menyediakan mobil sewa bagi menuntut hak kita saja. Kewajiban-
oleh sekretaris pengadilan. pimpinan pengadilan. Ada beberapa kewajiban kita sebagai aparat
Saya masih melihat di beberapa kelebihan dengan sistem sewa ini. peradilan juga dijalankan dengan
pengadilan kesekretariatan hanya Pertama, dengan anggaran yang baik. Kita juga harus menunjukkan
melayani diri mereka sendiri, sama kita bisa menyewa tiga mobil komitmen kita sebagai aparat
seharusnya tidak begitu. Mereka bisa dibandingkan pembelian mobil peradilan mulai dari hakim dan
menjadikan ruangan sekretaris lebih baru. Kedua, penyewaan mobil tidak aparat lainnya untuk kepentingan
mewah dari ruangan hakim. Mobil memerlukan biaya pemeliharaan bangsa dan negara.
dinas mereka kuasai sendiri. Sekretaris yang selama ini terlihat tidak efektif. Ada amanat dari Peraturan
pengadilan harusnya menjadikan hakim Tahun ini diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012
merasa lebih nyaman di pengadilan. Pemerintah Nomor 74 tentang yang belum terpenuhi yaitu fasilitas
Perlakuan yang kurang tepat terhadap perubahan PP Nomor 94 Tahun rumah dinas dan transportasi. Dulu
hakim dan tenaga teknis lainnya juga 2012. PP baru ini lebih fokus pada pernah ada dalam DIPA fasilitas
terjadi pada hal-hal yang tampak sepele penambahan wilayah terpencil dan rumah dinas dalam bentuk uang
tapi sangat penting. Misalnya, komputer, tunjangan pensiun. PP tersebut untuk mengontrak rumah. Apakah
printer, kebutuhan persidangan, toga tidak menyentuh tunjangan mungkin kembali dimunculkan
hakim dan sebagainya kadang tidak hakim padahal kita tahu selama uang rumah dinas itu untuk teman-
terpenuhi dengan baik. Kita tidak bisa ini terjadi inϔlasi sekitar 5 persen teman hakim?
sekenanya bilang, “hakim khan gajinya setiap tahun. Kira-kira kedepan Perlu saya informasikan tentang
udah besar, jadi tidak perlu disediakan bagaimana usaha dari Mahkamah komposisi anggaran Mahkamah Agung.
komputer untuk mengkonsep putusan.” Agung untuk memperbaharui PP Tahun ini anggaran kita seharusnya
Pernyataan seperti ini sangat tidak tunjangan hakim itu? sekitar 8,6 triliun rupiah. Karena
benar. Saya setuju perlu adanya terjadi penghematan sekitar 500 milyar
Saya tahu persis yang terjadi di penyesuaian tunjangan hakim pada rupiah, maka anggaran kita tinggal 8,1
pengadilan karena saya berasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 triliun rupiah. Penghematan tersebut
sana. Nah, saat ini kebetulan saya Tahun 2012 itu. Penyesuaian itu sangat signi ikan. Kita mengalami
menjadi sekretaris Mahkamah Agung penting karena hampir 5 tahun kendala dalam membangung sarana
yang mengkomandoi seluruh sekretaris tidak ada kenaikan sementara setiap dan prasarana.
pengadilan di Indonesia, maka saya tahun terjadi in lasi sekitar 5%. Nilai Satu hal lagi, ternyata selama ini
ingin mengingatkan seluruh sekretaris tunjangan hakim saat ini secara anggaran Mahkamah Agung tidak sehat.
agar memperhatikan kebutuhan kawan- otomatis telah “terdepresi” nilainya Sebanyak 80% dari total anggaran
kawan hakim ini. Hakim juga merupakan dibanding 5 tahun yang lalu. Paling dialokasikan untuk membayar belanja
unsur pimpinan pengadilan. Jadi, tidak telah berkurang hingga 25%. pegawai dan hanya 20% digunakan
dalam berbagai kebijakan pengadilan, Proses terbitnya Peraturan Pemerintah untuk mengembangkan organisasi.
hendaknya para hakim juga dilibatkan. Nomor 74 Tahun 2016 itu saya Ini kan sesuatu yang tidak sehat.
Sekretaris pengadilan harus memiliki belum menjadi sekretaris Mahkamah Idealnya 30% dialokasikan untuk
membayar belanja pegawai. Dengan
Saya setuju perlu adanya penyesuaian tunjangan kondisi seperti ini, Mahkamah Agung
mengalami kendala berarti dalam
hakim pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 mengembangkan organisasi termasuk
Tahun 2012 itu. Penyesuaian itu penting karena memberikan pelayanan kepada hakim
hampir 5 tahun tidak ada kenaikan sementara dalam hal fasilitas rumah dinas ini.
Saat ini saya lihat ada ketimpangan.
setiap tahun terjadi inflasi sekitar 5%. Hakim ad hoc Tipikor mendapatkan

tunjangan rumah dinas sementara

76 MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017