Page 73 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

ANOTASI PUTUSAN

legalitas terhadap istilah Isbat wakaf terhadap benda-benda terminologi isbat wakaf dapat memunculkan silang
wakaf yang belum ada AIW-nya sementara pewaqifnya pendapat di antara para hakim. Karena kewenangan
sudah wafat. Atasa dasar itulah, isbat wakaf dapat segera Pengadilan Agama mengadili sengketa wakaf hanya ada
mendapatkan formal dalam sebuah pengajuan perkara di gugatan (contentious). Dalam kaitan inilah dibutuhkan
Pengadilan Agama. Akan tetapi yang perlu dicermati dalam aturan baru untuk memperkuat kewenangan kompetensi
upaya isbat wakaf sebagaimana tersebut di atas adalah absolut Pengadilan Agama mengadili perkara wakaf,
bahwa majelis hakim harus dapat menilai dan menemukan yang berupa permohonan (voluntair) tentang tata
berbagai alat bukti yang akurat terkait dengan status cara isbat wakaf di Pengadilan Agama. Dengan begitu,
obyek wakaf tersebut. Oleh karena itu dapat ditegaskan interpretasi isbat wakaf dapat dilakukan sehingga
bahwa penilaian dan keyakinan hakim sebagai salah satu perdebatan atau perselisihan dalam penafsiran Isbat
alat bukti sangat urgen dalam kasus ini. wakaf dapat diakhiri dan dapat dibuktikan berdasarkan
Begitu pula posisi saksi yang benar-benar mengetahui fakta hukum acara.
kedudukan dan seluk-beluk obyek wakaf di atas juga sangat
menentukan dalam menemukan bukti yang akurat. Selain Penutup
itu, kedudukan KUA selaku PPAIW sebagai pejabat yang Berdasarkan uraian hasil analisis yang dikemukakan
berwenang membuat Akta Ikrar Wakaf dan melaksanakan dalam uraian terdahulu, dapat dikemukakan kesimpulan
pendaftaran serti ikat tanah wakaf seharusnya bersifat bahwa ditinjau dari perspektif Hukum Islam Putusan
telaten dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus sengketa
yang berpijak pada peraturan perundang-undangan yang wakaf yang berakibat dibatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor:
berlaku tentang perwakafan tanah. Dengan demikian, BA.03.1/99/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 dan Ikrar
pemahaman pendafataran tanah wakaf khususnya perlu Wakaf tanggal 17 Maret 2009 dan Surat Pengesahan
peningkatan kualitas sumber daya manusia PPAIW-nya Nazhir Nomor: BA.03.1/99/III/2009 tanggal 17 Maret
agar dapat meminimalisir kelalaian pendaftaran tanah 2009 yang dibuat Kantor Urusan Agama Kecamatan
wakaf. Tambaksari, dapat dibenarkan. Meskipun pada dasarnya
Hakim dalam konteks kasus tersebut di atas dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim kurang
merupakan penentu dari para pencari keadilan sehingga memperhatikan ketentuan hukum acara umum yang
dapat memberikan suatu putusan perkara sesuai dengan berlaku dan diterapkan selama ini. Akan tetapi, putusan
fakta dan undang-undang yang berlaku dengan merujuk tentang sengketa tanah wakaf dengan dibatalkannya
pada kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Oleh Akta Ikrar Wakaf oleh Pengadilan Agama tersebut tidak
karena itu, dapat dikatakan bahwa Putusan Pengadilan berimplikasi terhadap pembatalan tanah wakaf tersebut.
Agama Surabaya Nomor: 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby sudah Oleh karena itu, untuk antisipasi ke depan perlu ditetapkan
sesuai dengan hukum formil yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan yang baru untuk mengatur
Peraturan Perundang-undangan, No. 41 Tahun 2004 kewenangan kompetensi absolut Pengadilan Agama
tentang Wakaf. Karena dalam segi pembuatan Akta Ikrar mengenai isbat wakaf.[]
Wakaf, Nazhir di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Tambasari Surabaya, menggunakan (waqif yang baru) PUSTAKA ACUAN
bernama Nurul A ifah tanpa persetujuan semua ahli Ali, Mohammad Daud. 1988. Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI-Press.
waris yang ada dan Nazhir telah mengubah pemanfaatan Atiyah, Jamaluddin. 2001. Taf’il Maqasid al-Syari’ah. Amman: al-Ma’had al-Alami li
al-Fikr al-Islami.
yang dilakukan oleh pendahulunya, seharusnya PPAIW Auda, Jasser. 2007. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System
mengeluarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf bukan Approach, London: The International Institute of Islamic Thought.
Akta Ikrar Wakaf karena tanah wakaf yang sudah Hana i, Al-Sarkhasi al-.2001. Kitab al-Mabsuth. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
Mubarok, Jaih.2008. Wakaf Produktif. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
diwaka kan tidak boleh diwaka kan lagi. Ketetapan atau Riswandi, Budi Agus (editor). 2016. Wakaf Hak Kekayaan Kekayaan Intelektual.
Yogyakarta: Pusat HKI FH UII.
Putusan tersebut bertentangan dengan asas kehati- Syatiri, Muhammad bin Ahmad bin Umar al-. Tanpa Tahun. Syarhul Yaqut al-Naϔis.
hatian dan kecermatan. Beirut: Muasasah ar-Risalah.
Selanjutnya terkait dengan pertimbangan hakim Taimiyah, Ibn. 1977. Majmu’at al-Fatawa. Saudi Arabiyah: Dar al-Ifta wal- Irsyad.
Zarqa, Mustafa Ahmad az-. 2005. Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah, Digital Library,
tersebut, adanya isbat wakaf yang harus dilakukan antara al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani.
nazhir dan ahli warisnya. Karena isbat wakaf dimaksud Zein, Satria Effendi M..2004. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer
Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah. Jakarta: Diterbitkan atas
dapat menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan Kerja Sama dengan Fakultas Syariah & Hukum UIN Jakarta dan Balitbang
karena adanya perbedaan pendapat antara para hakim. DEPAG RI.
Bahkan dengan tidak adanya aturan yang mengatur Zuhaili, Wahbah al-. 1997. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Beirut: Darl al-Fikr
al-Mu’asir.

MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017 71