Page 71 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

ANOTASI PUTUSAN

Adapun syarat-syarat bagi orang menerima wakaf, perubahan status, peruntukan ataupun penggunaan
yaitu hendaknya orang yang diwaka i tersebut ada selain dari pada apa yang sudah ditentukan di dalam ikrar
ketika wakaf terjadi, orang yang menerima wakaf wakaf. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, seperti ketika
itu mempunyai kelayakan untuk memiliki, tidak tanah wakaf yang sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan
merupakan maksiat kepada Allah, dan orangnya jelas wakaf sebagaimana yang telah diikrarkan oleh wakif, atau
dan bukan tidak diketahui. Dalam hal ini praktik kepentingan umum yang menghendakinya. Untuk menjaga
perwakafan tanah milik tersebut diperuntukkan agar tanah wakaf tetap berfungsi sebagaimana mestinya,
untuk Madrasah Nahdlatul Ulama‛ dan diubah menjadi maka peralihan tanah wakaf seharusnya bukan merupakan
Sekolah Diponegoro‛. Tujuan perwakafan tersebut juga halangan. Sebab dengan adanya larangan terhadap
bermanfaat bagi masyarakat banyak, khususnya dalam peralihan hak pada tanah wakaf pada akhirnya justru akan
pengembangan ilmu dalam aspek pendidikan. mengakibatkan hilangnya fungsi wakaf (Zuhaili, 1997, X:
4. Lafaz atau peryataan penyerahan wakaf (sigat atau 7599-7600).
ikrar). Lafaz atau sigat ialah pernyataan kehendak dari Lebih jauh lagi dapat dinyatakan bahwa peralihan tanah
wakif yang dilahirkan dengan jelas tentang benda yang wakaf tersebut, diperbolehkan mengalihkan pemanfaatan
diwaka kan, kepada siapa diwaka kan dan untuk apa agar tanah yang kurang produktif tersebut tetap memberi
dimanfaatkan. Kalau penerima wakaf adalah pihak manfaat, sehingga fungsinya tetap berlangsung seperti
tertentu, sebagian ulama berpendapat perlu ada qabul pendapat para ulama’ madzhab bahwa penukaran dan
(jawaban penerimaan). Akan tetapi kalau wakaf itu penjualan tanah wakaf yang kurang produktif berpijak
diperuntukkan untuk kepentingan umum, tidak harus pada asas kemaslahatan (Atiyah, 2001: 131-132) yaitu
ada qabul (Mubarok, 2008:47). Dalam hal ini, semasa menghindari hilangnya manfaat tanah wakaf tersebut.
hidup wakif memperuntukkan untuk sekolah Nahdlatul Atas dasar itu, ada pendapat bahwa bolehnya peralihan
Ulama. hak atas tanah wakaf bukanlah merupakan perbuatan
5. Nazhir, adalah pihak yang menerima harta benda melanggar hukum dalam hukum Islam karena peralihan
wakaf dari wakif, baik berupa kelompok orang atau tersebut dilakukan agar maksud dan tujuan wakaf tetap
badan hukum yang diserahi tugas untuk mengelola dan terpelihara. Sementara itu sebagaimana diketahui bahwa
mengembangkan wakaf sesuai dengan peruntukannya. hakekat wakaf adalah manfaat dari wakaf tersebut.
Dalam hal ini yang menjadi nazhir adalah Nahdlatul Oleh karena itu, perubahan pemanfaatan wakaf dari
Ulama dan yang mengelola tanah wakaf tersebut adalah yang semula untuk Madrasah Nahdlatul Ulama, kemudian
Yayasan Taman Pendidikan Mahfudz Samsulhadi, digunakan juga untuk Madrasah Diponegoro sebenarnya
kemudian diubah menjadi Yayasan Pendidikan dapat dibenarkan baik berdasarkan hukum Islam
Diponegoro oleh pendahulunya. maupun peraturan hukum positif yang berlaku. Karena
Dalam perkembangannya dalam UU No. 41 Tahun 2004 penggunaan tanah wakaf untuk Madrasah Diponegoro
tentang Wakaf menyatakan bahwa, unsur-unsur wakaf juga tidak mengubah peruntukan wakaf secara signi ikan
adalah wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, sebagaimana dimaksud oleh wakif, bahkan justru lebih
peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. bernilai produktif dan masih dalam lingkup kesejahteraan
Dari berbagai komponen ini berjalin kelindan dan umum. Dalam kaitan ini yang terjadi sebenarnya adalah
D
tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain, karena peralihan yang tidak murni atau sekadar pergeseran dari
antara satu dengan yang lain saling berkaitan yang rencana semula dan pengembangan. Hanya perbedaan
m
membuat sah tidaknya wakaf tersebut. Setelah penafsiran, karena yang dimaksud sekolah Nahdlatul
p
praktik perwakafan ini memenuhi rukun-rukun Ulama adalah sekolah yang mengajarkan ilmu-ilmu
s syarat-syarat sebagaimana yang telah dijelaskan agama, sedangkan sekolah Diponegoro juga mengajarkan
d
di atas, maka wakaf tersebut sudah sah menurut pelajaran agama, jadi sebenarnya hanya menyangkut istilah
h
hukum Islam. atau nama sekolah, tidak ada peralihan secara substansial,
Setelah melihat kronologi penyelesaian hal ini sesuai dengan kaidah iqh “ al-‘ibratu ϔi al-uquud li
p ma’aaniiha laa lisuari al-faaz (al-Syatiri, tanpa tahun: 894),
perkara sengketa wakaf dengan dibatalkannya
akta ikrar wakaf tersebut dan juga melihat dasar
a atau kaidah lain “ al-‘ibratu ϔi al-uquud lil maqaasid laa li
pertimbangan hakim dalam memutus, dapat al-faaz wa al-mabaani (az-Zarqa, 2005, I: 7).
p
d Selain ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu umum yang diajarkan
dikemukakan penjelasan bahwa: Terhadap
p Sekolah Diponegoro juga termasuk ilmu yang bermanfaat
peralihan atau perubahan status tanah wakaf
adalah tidak dapat dilakukan perubahan, baik yang dianjurkan oleh agama untuk menuntutnya. Dengan
a

MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017 69