Page 70 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

ANOTASI PUTUSAN

sekolah Diponegoro‛, menurut Pasal 40 (b) Undang-undang sebagai langkah kreatif dan progresif untuk menjamin
Nomor 41 tentang Wakaf, dinyatakan bahwa harta benda adanya kepastian hukum untuk wakaf yang belum memiliki
wakaf yang sudah diwaka kan dilarang, dialihkan dalam akta otentik. Di samping itu, juga untuk menjamin agar
bentuk pengalihan hak lainnya. Kemudian Pengadilan tidak dilakukan penyelewengan atau penyerobotan tanpa
Agama Surabaya memutuskan pembatalan ikrar wakaf hak yang benar.
tersebut dengan putusan Nomor 3862/Pdt. G/2010/PA Berdasarkan penjelasan kasus perkara wakaf tersebut
Sby. di atas yang berlaku adalah hukum wakaf yang telah
dinyatakan oleh KH. Ardjo Usman, belum pernah dicabut
Pembahasan atau dibatalkan. Majelis Hakim PA Surabaya berpendapat
Menurut Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 bahwa pernyataan wakaf yang dilakukan KH. Ardjo Usman
tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 masih melekat dan berlaku, seharusnya dalam hal ini
tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Pengadilan melakukan isbat wakaf terlebih dahulu. Menurut hukum
Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, Islam, praktek perwakafan yang berupa tanah milik
dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan
orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, rukun-rukun perwakafan yang telah ditentukan.
waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan Adapun rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya
ekonomi syari’ah (baca Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun perwakafan adalah sebagai berikut:
2006). Dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim 1. Orang yang mewaka kan hartanya, dalam istilah Islam
selain memperhatikan alasan-alasan dan dasar-dasarnya disebut wakif. Seorang wakif haruslah memenuhi
juga harus memuat ketentuan-ketentuan dari peraturan syarat untuk mewaka kan hartanya, diantaranya
yang terkait sebagai sumber hukum yang dijadikan dasar adalah wakaf dilakukan dengan sukarela dan tanpa
untuk mengadili. paksaan siapapun, kecakapan bertindak, telah dapat
Adapun pertimbangan dari Putusan Pengadilan Agama mempertimbangkan baik dan buruk perbuatannya
Surabaya Nomor 3862/Pdt.G/2010/PA. Sby, adalah serta benar-benar pemilik harta yang diwaka kan.
sebagai berikut: Dalam hal ini wakifnya adalah Almarhum K.H. Ardjo
1. Nazhir dalam pembuatan dan memproses Akta Ikrar Usman.
Wakaf menggunakan wakif baru dari salah satu ahli 2. Benda yang diwaka kan harus benar-benar kepunyaan
warisnya; wakif dan bebas dari segala beban, barang atau benda
2. Nazhir dalam mengelola benda wakaf telah mengalihkan tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya, dan
peruntukan atau manfaatannya; benda atau barang tersebut tidak berupa benda yang
3. Nazhir dalam memproses akta ikrar wakaf tersebut, dilarang oleh Allah atau barang najis. Tanah milik
tidak melakukan isbat wakaf di Pengadilan Agama. tersebut benar-benar hak milik atau kepunyaan wakif
Putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus dan bebas dari segala beban, barang atau benda tidak
sengketa wakaf berimplikasi pada dibatalkannya Akta rusak atau habis ketika diambil manfaatnya, dan benda
Ikrar Wakaf Nomor BA 03 1 99 III 2009 tanggal 17 atau barang tersebut tidak berupa benda yang dilarang
Maret 2009 dan Ikrar Wakaf tanggal 17 Maret 2009 dan oleh Allah atau barang najis. Tanah wakaf f
Surat Pengesahan Nazhir Nomor BA 03 1 99 III 2009 tersebut terletak di Jalan Kedungsroko Gg. V V
tanggal 17 Maret 2009 yang dibuat Kantor Urusan Agama No. 15; 17; dan 19, Kelurahan Pacarkembang,
Kecamatan Tambaksari. Putusan ini pada dasarnya dapat Kecamatan Tambaksari, Surabaya seluas 800
dibenarkan berdasarkan Hukum Islam. Akan tetapi dalam M2 (delapan ratus meter persegi), dengan
pertimbangan hukumnya, majelis hakim kurang begitu batas-batas sebagai berikut: a. Sebelah Timur
memperhatikan ketentuan hukum acara umum yang : Jalan Kedungsroko gg. IV b. Sebelah Barat :
berlaku selama ini. Rumah Bapak Mat Jaheng c. Sebelah Utara:
Pertimbangan hakim yang berupa permohonan Rumah Bapak Ghufron d. Sebelah Selatan :
(volunteir) isbat wakaf, belum memiliki dasar yuridis yang Jalan Kedungsroko Gg.V.
jelas, kuat dan pasti, kecuali berbentuk sebagai penafsiran. 3. Tujuan atau orang yang berhak menerima
Hal ini tidak sesuai dengan hukum acara, karena hasil wakaf. Tujuan hasil wakaf, yaitu unutk
kewenangan absolute pengadilan agama tentang sengketa keperluan ibadah dan kepentingan umum,
wakaf hanya menyangkut gugatan (contentiuse). baik untuk keperluan masyarakat umum
Namun demikian, hasil putusan di atas dapat dikatakan maupun untuk keperluan keluarga.

68 MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017