Page 72 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

ANOTASI PUTUSAN

begitu, nazhir dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf tersebut bersangkutan.
sudah sesuai Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 UU No. 41 Tahun
tentang Pendaftaran Tanah Milik, yaitu diucapkan oleh 2004 tentang Wakaf, dinyatakan bahwa wakaf yang telah
wakif sendiri atau ahli warisnya di depan PPAIW dengan diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Jadi pada dasarnya Akta
disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi. Dalam Ikrar Wakaf tidak dapat dibatalkan kecuali ada sesuatu hal
hal ini, PPAIW dalam memproses sampai terjadinya wakaf yang dapat membatalkannya, seperti mewaka kan tanah
tersebut, hanya mengoreksi begitu saja, karena berkas yang bukan tanah miliknya, seperti tersebut dalam sebuah
َ
ْ
ٌ
َ ْ َ
ُ ْ
ُّ َ َّ
sudah lengkap, maka diikrarkan wakaf. Akan tetapi nazhir kaidah iqh “ ﻞِﻃﺎﺑ ﻴﺮﻐﻟا ِ ﻚﻠِﻣ ِ ﻓﻲ ِ فﺼﺮﻛﺤﺎﺑ ﺮﻣﻷا atau kaidah iqh
ِ
ِ َ
َ
ُ ُ َ َ
ْ
ْ َ
ْ َ
َ َ َ َ ْ
َ
َّ
dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf tersebut tanpa ada yang lain “ ِﻪِﻧ ذ ِ إ ﻼﺑ ِهﻴﺮﻟ ِ ﻚﻠِﻣ ِ ﻓﻲ فﺼﺮﺘﻓ نأ ِﺪﺣ ِ ﻷ رﻮﻳﺠ ﻻ.
ِ ِ
persetujuan semua ahli waris yang ada, dan seharusnya Sementara itu sebagaimana diketahui bahwa
PPAIW mengeluarkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf bukan perwakafan tanah dalam kasus tersebut di atas telah
Akta Ikrar Wakaf. Oleh karena itu, apa yang telah dilakukan terjadi pada tahun 1926, yang menjadi persoalan
nazhir dalam mendaftarkan tanah wakaf tersebut hanya bagaimana jika pewakif sudah meninggal, sedangkan
melanggar asas ketelitian. obyek wakaf tidak ada AIW-nya? Dalam hubungan ini
Untuk melengkapi sarana hukum tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa ketentuan hukum acara yang
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah berlaku perkara permohonan (voluntair) hanya menjadi
Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Obyek Milik. kewenangan Pengadilan Agama, apabila diatur secara
Salah satu pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tegas dalam peraturan perundang-undangan, sementara
Tahun 1977, yaitu pasal 9 mengharuskan perwakafan itu perkara isbat wakaf belum memiliki dasar yuridis
dilakukan secara tertulis, tidak cukup dengan pernyataan kuat kecuali berbentuk penafsiran.
lisan. Munculnya peraturan ini bertujuan untuk Berdasarkan konvensi umum telah disepakati
memperoleh bukti otentik, misalnya sebagai kelengkapan bahwa terhadap hukum formil tidak berlaku penafsiran.
dokumen pendaftaran obyek wakaf pada Kantor Agraria, Dalam konteks inilah, dibutuhkan secara urgen suatu
maupun sebagai bukti hukum apabila timbul sengketa di pemahaman hukum yang responsif dan progresif untuk
kemudian hari mengenai harta telah diwaka kan. Oleh memformulasikan dasar pijak yuridis formil perkara
karena itu, seseorang yang hendak mewaka kan obyek isbat wakaf. Hal ini bertujuan tidak lain dan tidak bukan
harus melengkapi dan membawa tanda-tanda bukti adalah untuk memunculkan kesepahaman atau persepsi,
kepemilikan dan surat-surat lain yang menjelaskan tidak baik dalam teori maupun aplikasinya, terutama bagi para
adanya halangan untuk melakukan pelepasan haknya atas praktisi hukum di pengadilan agama.
obyek tersebut. Atas dasar itu, untuk memelihara harta benda wakaf dan
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat pula menjaganya keabadiannya, berdasarkan tujuan umum dan
dipahami bahwa fungsi pendaftaran tanah wakaf muktabar hukum Islam, bahwa pemeliharaan harta benda
dimaksud pada dasarnya untuk memperoleh jaminan dan wakaf sebagai bagian dari pemeliharaan harta benda, hifz
kepastian hukum (Riswandi, 2016: 86) mengenai tanah al-mâl ( Auda, 2007: 21-23), maka benda-benda wakaf
yang diwaka kan. Apabila sertipikat tanah telah dibalik yang belum ada AIW-nya, dan pewakifnya sudah meninggal
nama atas nama nazhir dengan dibuatkan sertipikat wakaf, seharusnya dapat diajukan permohonan isbat wakaf
nazhir akan memperoleh jaminan dan kepastian hukum kepada Pengadilan Agama, dan produknya hukumnya
mengenai tanah yang telah diwaka kan kepadanya. adalah berwujud penetapan. Atas dasar itu pula apabila
Untuk menjamin adanya kepastian hukum hak atas Pasal 7 ayat (2) KHI dapat dianalogikan kepada isbat wakaf,
tanah wakaf, UUPA sebagaimana dinyatakan dalam maka obyek wakaf bila tidak ada AIW-nya, seharusnya
Pasal 19 ayat 1 UUPA No. 5 Tahun 1960 yang berbunyi dapat juga mengajukan isbat wakaf ke Pengadilan Agama
: “untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah setempat. Untuk menyempurnakan kewenangan Peradilan
diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Agama dalam mengadili perselisihan tentang benda
Indonesia menurut ketentuan yang diatur oleh Peraturan wakaf dan nazhir, perlu diterbitkan peraturan perundang-
Pemerintah. Sedangkan cara pendaftaran tanah wakaf undangan yang mengatur dan memberikan kewenangan
yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah voluntair (Isbat Wakaf) kepada lembaga Pengadilan
Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Agama.
Milik, dilakukan sebagaimana Peraturan Menteri Agama Berdasarkan penjelasan di atas agar isbat wakaf dapat
Nomor 1 Tahun 1978, yakni setelah tanah wakaf tersebut dilegalisasikan dalam bentuk perundang-undangan.
diterbitkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf‛ oleh PPAIW yang Dengan terbitnya aturan dimaksud dapat memberikan

70 MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017