Page 81 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

PROGRAM PRIORITAS

Direktorat Jenderal

Tahun Ini Harus Lebih Baik

etiap tahun Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah
Agung memiliki program yang menjadi prioritas. Demikian juga tahun 2017 ini, Ditjen
Badilag telah menetapkan beberapa program prioritas yang pelaksanaannya dikawal
Soleh unit kerja eselon II di bawah arahan Dirjen Badilag, Drs. H. Abdul Manaf, M.H.
Sebagaimana diketahui, di Badilag ada empat unit kerja eselon II, yaitu Sekretariat,
Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, Direktorat Pembinaan Administrasi
Peradilan Agama dan Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Agama.
Dalam wawancara dengan Tim Redaktur, Dirjen Badilag menyampaikan sejumlah
program prioritas unggulan untuk tahun 2017. “Penerapan Sistem Manajemen Mutu,
Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Sistem pengembangan SDM dengan memanfaatkan
TI melalui e-learning atau e-test, penerapan small claim court terkait dengan penyelesaian
sengketa ekonomi syariah Perma 14/2016, dan program akses terhadap keadilan” papar
Dirjen Badilag.
“Saya ingin setiap lini di lingkungan Peradilan Agama seluruh Indonesia untuk bahu
membahu mewujudkan program prioritas yang sudah ditetapkan tersebut. Mari sama-sama
kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Pencapaian tahun ini harus lebih baik dari tahun
yang lalu,” tegas Dirjen.
Berikut adalah ringkasan Program Prioritas Ditjen Badilag Tahun 2017: 2017

Sistem Manajemen Mutu (SMM) Peradilan
Agama.

Pemantapan Implementasi Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP).
Implementasi E-Learning untuk Pelayanan
Publik, Ekonomi Syariah dan ToT SMM.
Peningkatan Layanan Pembebasan Biaya
Perkara.

Peningkatan Layanan Sidang Di Luar Gedung
Pengadilan (Sidang Keliling).

Peningkaran Layanan Posbakum Pengadilan.
Peningkatan Pelayanan Terpadu Identitas
Hukum bekerja sama dengan Kementerian
Agama dan Kementerian Dalam Negeri.
Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi
Peradilan Agama.
Sosialisasi Tata Cara Penyelesaian Perkara
Dirjen Badilag MA RI, Drs. H. Abdul Manaf, M.H. Ekonomi Syariah (Perma No. 14 Tahun 2016).

MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017 79