Page 86 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

PROGRAM PRIORITAS

Pembinaan Administrasi

SIPP, E-Learning Pelayanan

Publik dan Bantuan Hukum

Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
Ditjen Badilag, Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H.
irektorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen
Badilag membawahi tiga Subdirektorat (Subdit), yaitu
Subdit Tata Kelola, Subdit Bimbingan dan Monitoring, dan
DSubdit Statistik dan Dokumentasi. Direktorat yang banyak
bersentuhan dengan pembinaan pelayanan publik di Peradilan
Agama ini dipimpin oleh Dr. H. Hasbi Hasan, M.H.
Dalam wawancaranya dengan Tim Redaktur Majalah Peradilan
Agama beberapa waktu, Direktur Binadmin –sebutan untuk
direktorat ini- memaparkan beberapa program prioritas yang
menjadi fokus garapan di tahun 2017.
“Yang pertama adalah pemantapan penggunaan Sistem
Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Ada sejumlah fokus yang kita
ingin selesaikan di tahun ini. Transisi, validasi data, dan sinkronisasi
Berita Acara Sidang (BAS) dan template putusan di SIPP adalah di
antaranya,” kata Direktur Binadmin.
Terkait pemantapan penggunaan SIPP ini, Ditbinadmin akan
mengadakan dua tahap kegiatan Bimbingan Teknis (Training of
Trainers/ToT) SIPP. Adapun pesertanya berasal dari unsur hakim,
PNS atau honorer di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding
di lingkungan Peradilan Agama seluruh Indonesia. Para peserta ToT
ini akan didapuk menjadi anggota Satuan Tugas (Satgas) SIPP di
daerahnya masing-masing.
Bimtek ToT Tahap I diselenggarakan di Hotel Horison Bekasi
diikuti 30 peserta dari pengadilan yang berada di Pulau Jawa dan
Sumatera. Selama empat hari penuh mereka akan dilatih intensif
oleh Tim Nasionial SIPP Mahkamah Agung.
“Kita juga terus melakukan inventarisasi masalah terkait
implementasi SIPP di daerah. Badilag-kan juga punya Timnas SIPP.
Mereka yang dulu aktif mengawail implementasi SIADPA. Nah, dari
permasalah-permasalahan yang kita temukan itu kemudian kita
buat rumusan dan pedoman-pedoman internal,” papar Direktur
Binadmin.
Dr. Hasbi Hasan, M.H., mengakui bahwa salah satu kendala
percepatan implemetasi program adalah karena keterbatasan dana.

84 MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017