Page 206 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 206
Rencananya aksi tersebut akan dilaksanakan sejak pukul 10 pagi hingga selesai dengan titik aksi
pada kantor Gubernur, kantor Walikota atau Bupati, dan Kantor DPRD di wilayah yang menggelar
aksi tersebut.
Sama seperti sebelumnya, Said menyebut tuntutan akan membawa empat hal. Pertama, naikkan
Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebesar 7-10 persen.
Kedua, berlakukan upah minimum sektoral UMSK 2021 dan 2022. Ketiga, cabut Omnibus Law
Undang-undang Cipta Kerja. Dan keempat berlakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa
Omnibus Law.
"Tetap di empat isu tersebut, titik sentralnya adalah upah minimum. Pada 10 november Buruh
kembali turun ke jalan, dalam jumlah yang lebih besar," kata dia.
Ia kembali menegaskan, terkait penentuan kenaikn upah, tidak bisa menggunakan instrumen
hukum PP 36 Tahun 2021, dengan alasan itu berada di bawah Undang-undang Cipta Kerja yang
sedang digugat oleh buruh.
"Maka KSPI menggunakan UU nomor 13/2003 dan PP 78/2015, bahwa kenaikan upah minimum
menggunakan perhitungan inflasi plus pertumbuhan ekonomi dan mempertimbangan Kebutuhan
Hidup Layak," terangnya.
205
