Page 211 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 211

Judul               Waka Baleg minta kesiapan Kemenaker untuk bahas RUU Perlindungan
                                    PRT
                Nama Media          antaranews.com
                Newstrend           Perlindungan PRT
                Halaman/URL         https://www.antaranews.com/berita/2499409/waka-baleg-minta-
                                    kesiapan-kemenaker-untuk-bahas-ruu-perlindungan-prt
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-11-03 15:39:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Wakil  Ketua  Badan  Legislasi  DPR  RI  Willy  Aditya  meminta  kesiapan  dan  komitmen  dari
              Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemenaker)  untuk  membahas  Rancangan  Undang-Undang
              Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).



              WAKA BALEG MINTA KESIAPAN KEMENAKER UNTUK BAHAS RUU PERLINDUNGAN
              PRT

              Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya meminta kesiapan dan komitmen dari
              Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemenaker)  untuk  membahas  Rancangan  Undang-Undang
              Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

              "Solidaritas  gerakan  untuk  PRT  ini  kami  minta  juga  komitmen,  kalau  mau,  Kemenaker  siap
              enggak membahas ini? Kalau siap, nanti datang ke pimpinan DPR (dan katakan, red.) kalau
              Kemenaker  siap  membahas  ini,"  kata  Willy  Aditya  ketika  memberi  paparan  dalam  seminar
              nasional bertajuk Gerakan Ibu Bangsa untuk Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang disiarkan
              secara langsung di kanal YouTube Kongres Wanita Indonesia, dan dipantau dari Jakarta, Rabu.

              Willy  mengungkapkan  bahwa  landasan  yuridis,  atau  landasan  hukum,  terkait  dengan
              pembahasan RUU PPRT masih terpecah-pecah dan belum kuat sebab UU Ketenagakerjaan yang
              saat ini berlaku di Indonesia masih belum mengakui pekerja rumah tangga sebagai pekerja.

              Biasanya, kata dia, para pekerja rumah tangga disebut sebagai asisten rumah tangga, pembantu,
              atau  sebutan  lainnya  oleh  para  pemberi  pekerjaan.  Hal  tersebut  yang  kemudian  dibutuhkan
              pengakuan yang menyatakan bahwa pekerja rumah tangga juga merupakan bagian dari tenaga
              kerja yang hak-haknya sebagai pekerja harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku.

              Selain itu, Willy juga mengatakan bahwa pihaknya akan membagi UU PPRT menjadi dua klaster.
              Klaster  pertama  adalah  pekerja  rumah  tangga  yang  bekerja  karena  direkrut  langsung  oleh
              pemberi kerja.

                                                           210
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216