Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2021

neutral - Saiq (None) Pertanyaannya adalah, apakah seluruh perusahaan mampu membayar
200-an juta orang, setidak-tidaknya 130-an juta buruh untuk mengikuti vaksin gotong royong?.
Kalau harga vaksin gotong royong Rp800-an ribu dikalikan 130-an juta buruh, maka dana yang
harus disediakan mencapai Rp104 triliun. Begitu pula secara individu, tidak semua warga negara
mempunyai kemampuan bayar secara mandiri

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Jadi ini hanya proyek lip service yang hanya manis di retorika
atau pemanis bibir tetapi sulit diimplementasikan di tingkat pelaksanaan. Ujung-ujungnya vaksin
gotong royong hanya akan membebani buruh dari sisi pembiayaan

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Intinya, KSPI mengharapkan kepada pemerintah agar
pemberian vaksin untuk buruh dan setiap warga negara digratiskan

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) KSPI setuju dengan vaksin gotong royong, tetapi biaya
ditanggung pemerintah. Begitupula, tidak diperlukan program vaksin individu dengan biaya
sendiri. Karena sesuai dengan perintah konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU
Kesehatan, dan UU Karantina, program vaksinasi COVID-19 ini adalah tanggung jawab negara

Ringkasan

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan buruh Indonesia mendukung vaksinasi COVID-
19 sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menangani pandemi. Presiden KSPI, Said Iqbal
mengungkapkan, bahwa pemberian vaksin kepada rakyat termasuk kaum buruh dan
keluarganya untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 adalah tugas negara. Oleh
karena itu, lanjut Said, KSPI siap mengikuti program vaksinasi tersebut. Tetapi, menurut Said,
KSPI mempermasalahkan pemberian vaksin yang dilakukan secara berbayar, baik program
vaksin gotong royong maupun vsksin berbayar secara individu yang rencananya dikeluarkan oleh
pihak Kimia Farma.

KSPI DUKUNG VAKSINASI, TAPI TOLAK KOMERSIALISASI VAKSIN

Jakarta: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan buruh Indonesia mendukung vaksinasi
COVID-19 sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menangani pandemi.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengungkapkan, bahwa pemberian vaksin kepada rakyat termasuk
kaum buruh dan keluarganya untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 adalah tugas
negara.

"Oleh karena itu, apapun bentuk dan strategi pemberian vaksin termasuk pembiayaannya
kepada seluruh rakyat menjadi tanggung jawab pemerintah dan pengusaha, termasuk
dimulainya program vaksin gotong royong dan vaksin berbayar secara individu," ungkapnya
dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (12/7/2021).

Oleh karena itu, lanjut Said, KSPI siap mengikuti program vaksinasi tersebut. Tetapi, menurut
Said, KSPI mempermasalahkan pemberian vaksin yang dilakukan secara berbayar, baik program
vaksin gotong royong maupun vsksin berbayar secara individu yang rencananya dikeluarkan oleh
pihak Kimia Farma.

Said menyampaikan, jika hal ini dilanjutkan, maka patut diduga akan terjadi komersialisasi yang
hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu.

"Setiap transaksi jual beli dalam proses ekonomi berpotensi menyebabkan terjadinya
komersialisasi oleh produsen yang memproduksi vaksin dan pemerintah sebagai pembuat
75