Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2021

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Intinya, KSPI
mengharapkan kepada pemerintah agar pemberian vaksin untuk buruh dan setiap warga negara
digratiskan

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Bilamana
pemerintah membutuhkan anggaran tambahan untuk menyelenggarakan vaksin gotong royong
ini, sebaiknya pemerintah menaikkan sedikit dan wajar nilai pajak badan perusahaan (PPH 25)
dan mengambil sebagian anggaran Kesehatan yang dalam UU Kesehatan besarnya adalah 5%
dari APBN dengan cara melakukan efisiensi birokrasi di bidang kesehatan

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) KSPI setuju dengan
vaksin gotong royong, tetapi biaya ditanggung pemerintah. Begitupula, tidak diperlukan program
vaksin individu dengan biaya sendiri. Karena sesuai dengan perintah konstitusi sebagaimana
diatur dalam UUD 1945, UU Kesehatan, dan UU Karantina; program vaksinisasi Covid-19 ini
adalah tanggungjawab negara

Ringkasan

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan buruh Indonesia mendukung upaya
pemerintah untuk melawan pandemi Covid-19 dengan cara melakukan vaksinisasi. Pemberian
vaksin kepada rakyat termasuk kaum buruh dan keluarganya adalah tugas negara. Karena itu,
apa pun bentuk dan strategi pemberian vaksin termasuk pembiayaannya kepada seluruh rakyat
menjadi tanggungjawab pemerintah dan pengusaha, termasuk dimulainya program vaksin
gotong royong dan vaksin berbayar secara individu.

KSPI TOLAK KOMERSIALISASI VAKSIN DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan buruh Indonesia mendukung upaya
pemerintah untuk melawan pandemi Covid-19 dengan cara melakukan vaksinisasi.

Pemberian vaksin kepada rakyat termasuk kaum buruh dan keluarganya adalah tugas negara.

Karena itu, apa pun bentuk dan strategi pemberian vaksin termasuk pembiayaannya kepada
seluruh rakyat menjadi tanggungjawab pemerintah dan pengusaha, termasuk dimulainya
program vaksin gotong royong dan vaksin berbayar secara individu.

Akan tetapi, Presiden KSPI Said Iqbal mempermasalahkan pemberian vaksin yang dilakukan
secara berbayar, baik program vaksin gotong royong maupun vaksin berbayar secara individu
yang rencananya dikeluarkan kimia farma.

Jika ini dilanjutkan, patut diduga akan terjadi komersialiasi yang hanya akan menguntungkan
pihak-pihak tertentu.
"Setiap transaksi jual beli dalam proses ekonomi berpotensi menyebabkan terjadinya
komersialisasi oleh produsen yang memproduksi vaksin dan pemerintah sebagai pembuat
regulasi, terhadap konsumen dalam hal ini rakyat termasuk buruh yang menerima vaksin," ujar
Said Iqbal, kepada wartawan, Senin (12/7/2021).
"Program vaksinisasi berbayar yang dikenal dengan nama Vaksin Gotong Royong, sekalipun
biaya vaksinisasi dibayar oleh pengusaha, apalagi vaksin berbayar secara individu, dikhawatirkan
akan terjadi komersialisasi vaksin atau transaksi jual beli harga vaksin yang dikendalikan oleh
produsen (pembuat vaksin)," imbuhnya.

79