Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2021

Bayangkan dengan keluarganya, maka total jumlah buruh dan keluarganya mendekati angka
200-an juta orang.
Said Iqbal lantas mengungkap pertanyaannya sekarang apakah seluruh perusahaan mampu
membayar 200-an juta orang atau setidak-tidaknya 130-an juta buruh untuk mengikuti vaksin
gotong royong? Apabila harga vaksin gotong royong 800-an ribu dikalikan 130-an juta buruh,
maka dana yang harus disediakan mencapai Rp104 triliun.

Begitu pula secara individu, tidak semua warga negara mempunyai kemampuan bayar secara
mandiri.

"Jadi ini hanya proyek lip service yang hanya manis di retorika atau pemanis bibir tetapi sulit
diimplementasikan di tingkat pelaksanaan. Ujung-ujungnya vaksin gotong royong hanya akan
membebani buruh dari sisi pembiayaan," kata dia.

Ketiga, lanjut Said Iqbal, di tengah ledakan PHK, pengurangan upah buruh, dan resesi ekonomi
yang saat ini masih mengancam karena pertumbuhan ekonomi masih negatif; rasanya tidak
mungkin memberikan tambahan beban biaya kepada perusahaan untuk menyelenggarakan
vaksinisasi gotong royong tersebut.

Dia meyakini pasti biaya vaksin gotong rotong akan memberatkan perusahaan dan pada
gilirannya nanti justru akan menekan kesejahteraan buruh. Apalagi kalau setiap warga negara
membayar vaksin secara pribadi.

Hal lain, mengingat jenis vaksin yang digunakan berbeda dengan vaksin yang selama ini
diberikan secara gratis oleh pemerintah, Said Iqbal mengingatkan agar buruh tidak dijadikan uji
coba vaksin. Dengan kata lain, harus dipastikan vaksin yang digunakan halal dan aman.

"Intinya, KSPI mengharapkan kepada pemerintah agar pemberian vaksin untuk buruh dan setiap
warga negara digratiskan," tegasnya. Bilamana pemerintah membutuhkan anggaran tambahan
untuk menyelenggarakan vaksin gotong royong ini, sebaiknya pemerintah menaikkan sedikit dan
wajar nilai pajak badan perusahaan (PPH 25) dan mengambil sebagian anggaran Kesehatan
yang dalam UU Kesehatan besarnya adalah 5% dari APBN dengan cara melakukan efisiensi
birokrasi di bidang kesehatan," kata Said Iqbal.

"KSPI setuju dengan vaksin gotong royong, tetapi biaya ditanggung pemerintah. Begitupula,
tidak diperlukan program vaksin individu dengan biaya sendiri. Karena sesuai dengan perintah
konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU Kesehatan, dan UU Karantina; program
vaksinisasi Covid-19 ini adalah tanggungjawab negara," tandasnya.

81