Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2021

Saiq menyampaikan, bahwa jumlah buruh di Indonesia sangat besar. Menurut data BPS 2020,
jumlah buruh formal sekitar 56,4 juta orang, sedangkan buruh informal sekitar 75 juta orang.
Dengan demikian, total jumlah buruh di Indonesia ada sekitar 130 jutaan orang. Jika dengan
keluarganya, maka totalnya mendekati angka 200-an juta orang.

"Pertanyaannya adalah, apakah seluruh perusahaan mampu membayar 200-an juta orang,
setidak-tidaknya 130-an juta buruh untuk mengikuti vaksin gotong royong?. Kalau harga vaksin
gotong royong Rp800-an ribu dikalikan 130-an juta buruh, maka dana yang harus disediakan
mencapai Rp104 triliun. Begitu pula secara individu, tidak semua warga negara mempunyai
kemampuan bayar secara mandiri," ujarnya.

"Jadi ini hanya proyek lip service yang hanya manis di retorika atau pemanis bibir tetapi sulit
diimplementasikan di tingkat pelaksanaan. Ujung-ujungnya vaksin gotong royong hanya akan
membebani buruh dari sisi pembiayaan," kata Said.

Ketiga, lanjut Said, di tengah ledakan PHK, pengurangan upah buruh dan resesi ekonomi yang
saat ini masih mengancam, rasanya tidak mungkin memberikan tambahan beban biaya kepada
perusahaan untuk menyelenggarakan vaksinasi gotong royong tersebut.

Sebab, menurut Said, biaya vaksin gotong rotong akan memberatkan perusahaan dan pada
gilirannya nanti justru akan menekan kesejahteraan buruh. Apalagi kalau setiap warga negara
membayar vaksin secara pribadi.

Hal lainnya, mengingat jenis vaksin yang digunakan berbeda dengan vaksin yang selama ini
diberikan secara gratis oleh pemerintah, Said mengingatkan agar buruh tidak dijadikan uji coba
vaksin. Dengan kata lain, harus dipastikan vaksin yang digunakan halal dan aman.

"Intinya, KSPI mengharapkan kepada pemerintah agar pemberian vaksin untuk buruh dan setiap
warga negara digratiskan," ungkapnya.

Bilamana pemerintah membutuhkan anggaran tambahan untuk menyelenggarakan vaksin
gotong royong ini, sebaiknya pemerintah menaikkan sedikit dan wajar nilai pajak badan
perusahaan atau PPH 25 dan mengambil sebagian anggaran kesehatan yang dalam UU
Kesehatan besarnya adalah 5 persen dari APBN dengan cara melakukan efisiensi birokrasi di
bidang kesehatan.
"KSPI setuju dengan vaksin gotong royong, tetapi biaya ditanggung pemerintah. Begitupula,
tidak diperlukan program vaksin individu dengan biaya sendiri. Karena sesuai dengan perintah
konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU Kesehatan, dan UU Karantina, program
vaksinasi COVID-19 ini adalah tanggung jawab negara," ujarnya.

77