Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020

Namun ada satu hal lagi yang bisa jadi teroboson bagi pemerintah untuk memerangi kemiskinan
dan ketimpangan. Menurut pengamat ekonomi dari Indef Nailul Huda, salah satu solusi yang
bisa dilakukan pemerintah adalah menerbitkan aturan pajak kekayaan.

"Orang-orang kaya di Indonesia diberi pajak sebagai alat pengentasan (masyarakat dari)
kemiskinan. Hal-hal seperti ini yang tidak ditangkap oleh pemerintah dalam reformasi perpajakan
UU Cipta Kerja," ujar Nailul kepada SINDO Media di Jakarta kemarin.

Nailul menjelaskan, usulan pajak kekayaan atau wealth tax sangat dibutuhkan Indonesia.
Menurutnya selama ini orang kaya hanya diberikan pajak berupa pajak penghasilan ataupun
pajak lainnya yang masih berupa aktivitas ekonomi. "Namun belum ada pajak yang khusus untuk
kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh seseorang. Semakin besar
kekayaan seseorang akan semakin tinggi tarif wealth tax-nya. Jadi orang-orang kaya macam bos
Djarum, bos TV akan dikenai pajak kekayaan di luar pajak penghasilan dan pajak yang sudah
ada," paparnya.

Dia optimistis kebijakan ini sebagai salah satu instrumen memotong kemiskinan dan memperkecil
ketimpangan. Indonesia harus mau berkaca selama ini para miliuner Indonesia bisa santai karena
tidak dibebani oleh pajak kekayaan. "Mereka bisa saja bilang sudah setor pajak penghasilan,
tetapi itu berkat dari kegiatan ekonomi yang berlangsung. Kekayaan yang selama ini dimiliki
tidak dikenai pajak," tegasnya.

Tidak hanya itu, dia juga mengusulkan akan lebih bagus bila instrumen itu diikuti dengan pajak
warisan. Salah satu upaya memotong kemiskinan dan ketimpangan bisa dilakukan juga pajak
warisan ini. "Tentunya dengan batasan nominal tertentu. Jadi nanti anak dari konglomerat ketika
memulai usaha dari harta warisan, kekuatan modal, pertamanya akan lebih rendah. Dengan
begitu anak seorang toko kelontong yang tidak dikenakan pajak kekayaan dan warisan bisa
bersaing dengan anak konglomerat tersebut," katanya.

Sementara itu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku bakal melakukan intervensi
dalam mencegah peningkatan kemiskinan melalui instrumen Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN). Menurut Menkeu jika tidak diintervensi dengan APBN, mata rantai kemiskinan
sulit sekali diputus.

"Contohnya saja ada masyarakat paling miskin sebesar 20% itu kalau anaknya enggak imunisasi,
kurang gizi, enggak sekolah, maka orang miskin akan menghasilkan anak-anak yang miskin juga.
Jadi mereka enggak naik status sosialnya, maka harus dipotong tali kemiskinan antar generasi
dengan menggunakan instrumen APBN," kata Sri Mulyani.

Menurutnya, APBN merupakan kebijakan pemerintah yang diberikan kepada rakyat yang
memiliki instrumen kebijakan mencapai mandat agar Indonesia bisa sejahtera. Apalagi saat ini
pemerintah berikhtiar untuk menjalankan ekonomi dengan sehat dan tepat.

"Mandat dan tujuannya adalah mencapai masyarakat yang sejahtera, yang berkesinambungan.
Jadi usahakan APBN enggak broken atau enggak rusak biar enggak jadi masalah," ungkapnya.
Terpisah, pengamat ekonomi dari CORE Indonesia Piter Abdullah, mengatakan, di tengah
pandemi Covid-19 ini,menekan angka kemiskinan bukanlah prioritas. Seharusnya yang menjadi
fokus pemerintah adalah menanggulangi pandemi dan membantu mereka yang terdampak.
Khususnya yang terdampak masuk kelompok miskin.
Anggota DPR Komisi XI Puteri Komarudin menambahkan potensi peningkatan angka kemiskinan
sangat besar karena hampir semua sektor ekonomi terdampak pandemi. Namun program PEN
yang dirumuskan saat ini dapat menjadi modal untuk menekan angka kemiskinan.

28