Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2020
P. 55
Judul Pengusaha Setuju UMP 2022 Mengacu pada UU Cipta Kerja
Nama Media kompas.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2020/11/26/220100626/pengusaha-
setuju-ump-2022-mengacu-pada-uu-cipta-kerja
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-11-26 22:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Bob Azam (Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia) Memang seperti yang kami
harapkan supaya transformasi ekonomi melalui Omnibus law ini bisa segera di realisasikan. Jadi
memang PP bisa diselesaikan dan dunia usaha bisa jelas ada gambaran untuk membuat business
plan. Investor juga bisa ada kepastian untuk buat kalkulasi bisnis,
neutral - Bob Azam (Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia) Memang seperti yang kami
harapkan supaya transformasi ekonomi melalui Omnibus law ini bisa segera di realisasikan. Jadi
memang PP bisa diselesaikan dan dunia usaha bisa jelas ada gambaran untuk membuat business
plan. Investor juga bisa ada kepastian untuk buat kalkulasi bisnis,
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022
akan mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan
turunannya. Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Bob Azam mengatakan pengusaha
sepakat penetapan UMP di 2022 berpedoman pada UU Cipta Kerja, dan diharapkan aturan
turunan sebagai pelaksana UU Cipta Kerja bisa segera rampung. f
PENGUSAHA SETUJU UMP 2022 MENGACU PADA UU CIPTA KERJA
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022
akan mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan
turunannya. Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Bob Azam mengatakan pengusaha
sepakat penetapan UMP di 2022 berpedoman pada UU Cipta Kerja, dan diharapkan aturan
turunan sebagai pelaksana UU Cipta Kerja bisa segera rampung. "Memang seperti yang kami
harapkan supaya transformasi ekonomi melalui Omnibus law ini bisa segera di realisasikan. Jadi
memang PP bisa diselesaikan dan dunia usaha bisa jelas ada gambaran untuk membuat business
plan. Investor juga bisa ada kepastian untuk buat kalkulasi bisnis," ujar Bob kepada Kontan.co.id,
Kamis (26/11). Baca juga: Reksadana Saham Diperkirakan Bakal Hijau hingga Akhir Tahun
54
