Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2020
P. 56
Seperti diketahui, pada 2021 Kementerian Ketenagakerjaan sudah mengeluarkan surat edaran
tentang UMP 2021, di mana para Gubernur diminta untuk menetapkan nilai upah minimum
(UMP) tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020. Bob menyebutkan, tahun 2021
merupakan tahun perjuangan untuk pulih secepatnya. Karenanya, dia berharap, dengan
diimplementasikannya UU Cipta Kerja maka terjadi transformasi ekonomi Indonesia yagn lebih
inklusif, UMKM bisa diberdayakan, investasi yang masuk dan bisnis yang sudah ada bisa bertahan
sehingga perbaikan ekonomi di tahun depan bisa lebih baik lagi. Ia menuturkan, Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan masih dibahas oleh Tripartit dalam Dewan
Pengupahan Nasional yang turut melibatkan para ahli. "Masih dalam pembahasan, mungkin
tinggal satu kali pleno lagi," kata Bob. Bob pun berharap nantinya aturan pengupahan ini tidak
hanya didominasi oleh upah minimum tapi juga upah produktif dan upah berdasarkan
kompetensi. Berdasarkan UU Cipta Kerja disebutkan, gubernur wajib menetapkan upah minimum
provinsi. Penetapan upah minimum provinsi tersebut ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi
dan ketenagakerjaan. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan ini menggunakan data yang
bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Upah minimum provinsi ini pun
dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum, dimana formula ini memuat
variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Namun, ketentuan lebih lanjut mengenai formula
perhitungan upah minimum akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Lidya Yuniartha |
Khomarul Hidayat)
55
