Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2020

"Selama ini, LSP 1 yang ada di PTV masih banyak yang bersifat okupasi dan klaster, serta belum
bersifat nasional yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI level
lima atau enam, atau setara dengan diploma tiga dan diploma empat," terang dia.

Melihat adanya gap tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud perlu
membuat keselarasan antara PTV atau pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri.

Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri memberikan hibah pada
10 PTV, melalui Program Pengembangan Penilaian Mutu Perguruan Tinggi Vokasi Berstandar
Industri.

Sebanyak 10 PTV pengampu diberi tugas berkoordinasi dengan industri, dunia usaha, dan dunia
kerja (Iduka), asosiasi profesi, BNSP, dan PTV lain dengan program studi sejenis untuk duduk
bersama, menyusun serta menyepakati skema sertifikasi nasional sesuai KKNI level 5 dan 6.

Setelah skema tersusun, dilanjutkan penyusunan materi uji kompetensi (MUK) serta membuat
petunjuk teknis tempat uji kompetensi (TUK) berstandar industri.

"Saat ini sudah pada fase akhir, ada dua fase yakni penyusun MUK dan petunjuk teknis tempat
uji kompetensi," kata mantan Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik
Indonesia (KBRI) Berlin itu.

Penyusunan skema sertifikasi kompetensi tersebut menguntungkan semua pihak terlibat, mulai
dari lulusan, perguruan tinggi, industri, hingga pemerintah. Penyusunan skema sertifikasi juga
dapat mewujudkan ekosistem saling percaya.

Kerja bersama seperti itu, akan semakin menguatkan "pernikahan massal" antara penyedia dan
pengguna lulusan PTV.

"Dengan adanya sertifikasi kompetensi, lulusan PTV lebih percaya diri, PTV dan industri juga
merasakan hal yang sama yakni adanya jaminan kualitas," kata dia.

Hal itu dikarenakan sertifikasi kompetensi disusun sedemikian rupa dengan melibatkan semua
pihak terkait dan menenuhi kriteria Iduka.

"Pengguna lulusan yakni Iduka pun mendapatkan jaminan mutu akan lulusan. Pemerintah
sebagai regulator juga senang, karena memang begini seharusnya sekolah tersebut," terang dia.
Untuk tahap awal, Kemendikbud menargetkan setidaknya 150 skema sertifikasi kompetensi
berstandar nasional yang tersusun pada 2020, atau dengan kata lain masing-masing PTV
pengampu diberi tugas menyusun minimal 15 skema beserta MUK dan TUK yang berstandar
industri.

Ke depan, pihaknya akan menyusun lebih banyak lagi skema sertifikasi kompetensi berstandar
nasional.

"Pada tahun ini, kami menargetkan baru 150 skema sertifikasi kompetensi berstandar nasional,
tapi dari informasi teman-teman PTV pengampu bahkan ada yang berhasil menyusun lebih dari
ditargetkan semula. Ke depan, kita akan tambah penyusunan skema sertifikasi kompetensi agar
semakin banyak lagi bidang yang terselesaikan," katanya.

Ke depan, penyusunan sertifikasi kompetensi tidak hanya pada tingkat nasional tetapi juga
internasional. Selama ini, tenaga terampil Indonesia masih menerima upah lebih rendah dari
tenaga kerja berasal dari negara lain. Padahal kemampuannya sama. Hal itu dikarenakan tenaga
kerja Indonesia tidak memiliki sertifikasi kompetensi dan lemahnya kemampuan berbahasa
asing.

60