Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2021
P. 51

Judul               Pemerintah Tak Siap Jawab Permohonan, Buruh Minta Hakim Tolak UU
                                    Cipta Kerja
                Nama Media          merdeka.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.merdeka.com/peristiwa/pemerintah-tak-siap-jawab-
                                    permohonan-buruh-minta-hakim-tolak-uu-cipta-kerja.html
                Jurnalis            Fikri Faqih
                Tanggal             2021-01-20 15:27:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Hotma Sitompul (Ketua Tim Buruh Menggugat,) Kami harap Presiden  Joko Widodo
              menegur wakilnya. Perhatikanlah rakyat kecil. Mudah mudahan ini bisa menggugah hati mereka
              para pemangku kepentingan penguasa ini

              negative  -  Nasep  (Anggota  Tim  Buruh  Menggugat)  Untuk  itu,  kami  menyampaikan  kepada
              majelis hakim untuk tidak menerima pernyataan yang disampaikan pemerintah dan DPR. Karena
              dalam undang undang MK sendiri sebenarnya keterangan Presiden dan pemerintah itu bersifat
              fakultatif. Kalau Kita lihat kata katanya dapat bukan wajib

              neutral - Nasep (Anggota Tim Buruh Menggugat) Kami berharap majelis bisa memenuhi rasa
              keadilan agar jalanya persidangan betul betul mencerminkan fair dan adil
              negative - William Yani (Advokat hukum perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
              Andi Gani) Dengan hormat para hakim yang langsung dipimpin ketua MK untuk menunjukkan
              marwah  konstitusi.  Tolak  keinginan  pemerintah  dan  DPR  yang  meminta  diberri  waktu  lagi
              menyampaikan pandangan dan pendapatnya

              negative  -  Hermanto  (Sekjen  KSPSI  Andi  Gani)  Buruh  mencari  jalan  yang  mulia  dengan
              melakukan  judicial  review.  Dengan  demikian  pemerintah  dan  DPR  seharusnya  siap  dalam
              persidangan ini. Undang udang 11 tahun 2020 ini merupakan hal yang fundamental. Mengubah
              tatanan  yang  sebelumnya  menjadi  tatanan  baru.  Sementara  tatanan  baru  itu  tidak
              menguntungkan buruh

              neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Para wakil rakyat
              dan pemerintah yang memancing rakyat
              neutral  -  I  Ketut  Hadi  Priatna  (Kepala  Biro  Hukum,  Persidangan  dan  Hubungan  Masyarakat
              Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Kami mewakili dari Pemerintah, menyampaikan
              permohonan untuk penundaan sidang, berhubung kami masih memerlukan waktu yang cukup
              untuk menyusun keterangan dari Pemerintah atas Permohonan dari Pemohon




                                                           50
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56