Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2021
P. 49
KSPI mendukung penuh langkah-langkah yang akan diambil oleh Kejaksaan Agung berkaitan
dengan dugaan skandal megakorupsi. Selanjutnya, KSPI meminta Kejaksaan Agung untuk
mencekal direktur utama dan para Direksi BPJS Ketenagakerjaan agar tidak bepergian ke luar
negeri selama proses penyelidikan, terhitung mulai hari ini (20 Januari 2021). KSPI juga
mendesak Dirjen Imigrasi untuk mencekal Dirut BPJS Ketenagakerjaan, bilamana akan pergi ke
luar negeri.
"KSPI akan mengerahkan puluhan ribu buruh berbondong-bondong di seluruh wilayah Republik
Indonesia untuk mendatangi semua kantor cabang di kab/kota dan kantor-kantor wilayah BPJS
Ketenagakerjaan di seluruh wilayah Indonesia untuk menanyakan keberadaan triliunan uang
buruh yang diduga dikorupsi di BPJS Ketenagakerjaan," ujar Said Iqbal.
KSPI, kata Said Iqbal, memberi waktu 7 x 24 jam kepada BPJS Ketenagakerjaan, baik di tingkat
pusat maupun di tingkat daerah, untuk memberikan jawaban dan penjelasan atas fakta-fakta
terhadap dugaan korupsi triliunan rupiah uang buruh di BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan mengklaim selalu menerapkan tata kelola yang baik dalam menjalankan
investasinya. Klaim tersebut merupakan respons atas dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi
pada Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi yang disidik oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Manajemen BP JAMSOSTEK siap untuk memberikan keterangan dengan transparan guna
memastikan apakah pengelolaan investasi telah dijalankan sesuai tata kelola yang ditetapkan,"
kata Deputi Direktur Bidang Humas dan Antara Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh
Banja, kepada Liputan6.com, Selasa (19/1/2021).
Utoh menjelaskan, per 31 Desember 2020, sebanyak 98 persen dari portofolio Saham BP
JAMSOSTEK ditempatkan pada saham LQ45. Penempatan pada instrumen Reksadana juga
berdasarkan pada underlying asset yang memiliki fundamental yang kuat dan likuiditas yang
baik.
"Sehingga kualitas aset investasi BP JAMSOSTEK sangat baik, dan pengelolaan dananya tidak
pernah mengalami kendala likuiditas dan selalu mampu memenuhi kewajiban klaim kepada
peserta," ujarnya.
Selain itu, Utoh menekankan mitra kerja untuk investasi pada instrumen saham dan reksadana
harus melalui penilaian scoring internal, dengan indikator kuantitatif (permodalan, likuiditas,
rentabilitas, net profit margin, AUM, market share, skor reksadana dan aktivitas transaksi) dan
kualitatif (komitmen, kredibilitas, reputasi baik, riset kuat, pengalaman, update informasi
fundamental).
"Mitra investasi yang bekerjasama dengan BP JAMSOSTEK juga dipastikan merupakan yang
terbaik dan terbesar di kelasnya, seperti Manajer Investasi dengan dana kelolaan minimal Rp1,5
Triliun (tidak termasuk discretionary fund, RDPT dan reksadana dalam mata uang asing) dan
sudah berpengalaman minimal 5 tahun," jelasnya.
Adapun kegiatan operasional BP JAMSOSTEK termasuk pengelolaan dana, telah diawasi dan
diaudit baik oleh Satuan Pengawas Internal, Dewan Pengawas dan berbagai lembaga berwenang
secara berkala dan rutin yaitu BPK, OJK, KPK dan Kantor Akuntan Publik.
"Hasil audit BP JAMSOSTEK dari lembaga-lembaga tersebut dari tahun 2016-2019 mendapat
predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) / Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," katanya.
Tidak hanya itu saja, BP JAMSOSTEK juga selalu menyampaikan hasil audit Laporan Keuangan
(LK) dan Laporan Pengelolaan Program (LPP) tersebut kepada publik melalui media massa.
48

