Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2021
P. 49

KSPI mendukung penuh langkah-langkah yang akan diambil oleh Kejaksaan Agung berkaitan
              dengan  dugaan  skandal  megakorupsi.  Selanjutnya,  KSPI  meminta  Kejaksaan  Agung  untuk
              mencekal direktur utama dan para Direksi BPJS Ketenagakerjaan agar tidak bepergian ke luar
              negeri  selama  proses  penyelidikan,  terhitung  mulai  hari  ini  (20  Januari  2021).  KSPI  juga
              mendesak Dirjen Imigrasi untuk mencekal Dirut BPJS Ketenagakerjaan, bilamana akan pergi ke
              luar negeri.

              "KSPI akan mengerahkan puluhan ribu buruh berbondong-bondong di seluruh wilayah Republik
              Indonesia untuk mendatangi semua kantor cabang di kab/kota dan kantor-kantor wilayah BPJS
              Ketenagakerjaan  di  seluruh  wilayah  Indonesia  untuk  menanyakan  keberadaan  triliunan  uang
              buruh yang diduga dikorupsi di BPJS Ketenagakerjaan," ujar Said Iqbal.

              KSPI, kata Said Iqbal, memberi waktu 7 x 24 jam kepada BPJS Ketenagakerjaan, baik di tingkat
              pusat maupun di tingkat daerah, untuk memberikan jawaban dan penjelasan atas fakta-fakta
              terhadap dugaan korupsi triliunan rupiah uang buruh di BPJS Ketenagakerjaan.

              BPJS Ketenagakerjaan mengklaim selalu menerapkan tata kelola yang baik dalam menjalankan
              investasinya. Klaim tersebut merupakan respons atas dugaan Perkara Tindak Pidana  Korupsi
              pada Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi yang disidik oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

              "Manajemen  BP  JAMSOSTEK  siap  untuk  memberikan  keterangan  dengan  transparan  guna
              memastikan apakah pengelolaan investasi telah dijalankan sesuai tata kelola yang ditetapkan,"
              kata Deputi Direktur Bidang Humas dan Antara Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh
              Banja, kepada Liputan6.com, Selasa (19/1/2021).

              Utoh  menjelaskan,  per  31  Desember  2020,  sebanyak  98  persen  dari  portofolio  Saham  BP
              JAMSOSTEK  ditempatkan  pada  saham  LQ45.  Penempatan  pada  instrumen  Reksadana  juga
              berdasarkan pada underlying asset yang memiliki fundamental yang kuat dan likuiditas yang
              baik.

              "Sehingga kualitas aset investasi BP JAMSOSTEK sangat baik, dan pengelolaan dananya tidak
              pernah  mengalami  kendala  likuiditas  dan  selalu  mampu  memenuhi  kewajiban  klaim  kepada
              peserta," ujarnya.

              Selain itu, Utoh menekankan mitra kerja untuk investasi pada instrumen saham dan reksadana
              harus  melalui  penilaian  scoring  internal,  dengan  indikator  kuantitatif  (permodalan,  likuiditas,
              rentabilitas, net profit margin, AUM, market share, skor reksadana dan aktivitas transaksi) dan
              kualitatif  (komitmen,  kredibilitas,  reputasi  baik,  riset  kuat,  pengalaman,  update  informasi
              fundamental).

              "Mitra  investasi  yang  bekerjasama  dengan  BP  JAMSOSTEK  juga  dipastikan  merupakan  yang
              terbaik dan terbesar di kelasnya, seperti Manajer Investasi dengan dana kelolaan minimal Rp1,5
              Triliun (tidak termasuk discretionary fund, RDPT dan reksadana dalam mata uang asing) dan
              sudah berpengalaman minimal 5 tahun," jelasnya.

              Adapun  kegiatan  operasional  BP  JAMSOSTEK  termasuk  pengelolaan  dana,  telah  diawasi  dan
              diaudit baik oleh Satuan Pengawas Internal, Dewan Pengawas dan berbagai lembaga berwenang
              secara berkala dan rutin yaitu BPK, OJK, KPK dan Kantor Akuntan Publik.

              "Hasil audit BP JAMSOSTEK dari lembaga-lembaga tersebut dari tahun 2016-2019 mendapat
              predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) / Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," katanya.

              Tidak hanya itu saja, BP JAMSOSTEK juga selalu menyampaikan hasil audit Laporan Keuangan
              (LK) dan Laporan Pengelolaan Program (LPP) tersebut kepada publik melalui media massa.




                                                           48
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54