Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2021

neutral - Anwar Usman (Ketua Hakim MK) Ya, mungkin setelah itulah. Nanti tanggal pastinya
akan disampaikan oleh Panitera Mahkamah Konstitusi

Ringkasan

Sidang Gugatan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang digelar di
gedung Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memasuki sidang ke empat pada Senin (18/1) lalu.
Tim Buruh Menggugat menyayangkan sikap DPR dan Pemerintah yang tidak siap menjawab
permohonan penggugat dalam sidang tersebut. Ketua Tim Buruh Menggugat, Hotma Sitompul
sangat menyesalkan pemerintah dan DPR tidak siap menjawab permohonan penggugat.
Menurutnya, hal itu sungguh menunjukkan ketidakseriusan DPR dan Pemerintah dalam
menangani judicial review Undang Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.

PEMERINTAH TAK SIAP JAWAB PERMOHONAN, BURUH MINTA HAKIM TOLAK UU
CIPTA KERJA

Sidang Gugatan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang digelar di
gedung Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memasuki sidang ke empat pada Senin (18/1) lalu.
Tim Buruh Menggugat menyayangkan sikap DPR dan Pemerintah yang tidak siap menjawab
permohonan penggugat dalam sidang tersebut.
Ketua Tim Buruh Menggugat, Hotma Sitompul sangat menyesalkan pemerintah dan DPR tidak
siap menjawab permohonan penggugat. Menurutnya, hal itu sungguh menunjukkan
ketidakseriusan DPR dan Pemerintah dalam menangani judicial review Undang Undang Cipta
Kerja di Mahkamah Konstitusi.
"Kami harap Presiden Joko Widodo menegur wakilnya. Perhatikanlah rakyat kecil. Mudah
mudahan ini bisa menggugah hati mereka para pemangku kepentingan penguasa ini," katanya
dalam keterangan pers, Rabu (20/1).

Anggota Tim Buruh Menggugat lainnya, Nasep menjelaskan, keterangan pemerintah dan DPR
yang disampaikan sudah lewat tenggang waktu. Sebab, di dalam peraturan MK pasal 13 ayat 2
jelas dinyatakan keterangan pemerintah dan DPR itu disampaikan maksimal tujuh hari setelah
adanya permohonan di Majelis.
Tim sudah mengajukan dari November 2020. Bahkan dibuat 12 rangkap yang artinya draf
permohonan dibagi dua. Satu untuk DPR dan satu untuk pemerintah. Belum lagi situs MK sudah
di upload ketika tim mengajukan permohonan.

Sehingga dengan jangka waktu tersebut, tidak ada alasan DPR dan pemerintah tidak siap
menyampaikan keterangan. Kalau faktanya tidak siap, berarti ada indikasi untuk mengabaikan
permohonan ini.

"Untuk itu, kami menyampaikan kepada majelis hakim untuk tidak menerima pernyataan yang
disampaikan pemerintah dan DPR. Karena dalam undang undang MK sendiri sebenarnya
keterangan Presiden dan pemerintah itu bersifat fakultatif. Kalau Kita lihat kata katanya dapat
bukan wajib," ungkap Nasep.

Atas dasar itu, dalam persidangan, pemerintah atau DPR bisa menyampaikan atau pun bisa juga
tidak menyampaikan. Karena sudah melewati tenggat waktu, tim buruh secara tegas memohon
agar keterangan nanti yang disampaikan itu ditolak atau paling tidak dinyatakan tidak diterima
oleh majelis hakim konstitusi.

51