Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2021

"Kami berharap majelis bisa memenuhi rasa keadilan agar jalanya persidangan betul betul
mencerminkan fair dan adil," tegasnya.
Advokat hukum perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani, William Yani
mengapresiasi Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mendorong para pihak yang tidak menerima
Undang Undang Omnibus untuk Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, demi
bangsa Indonesia yang lebih besar lagi serta membantu Presiden melawan pandemi,seluruh
buruh Indonesia mengikuti himbauan tersebut untuk judicial review.

Namun, kata Willi, Presiden Jokowi harus bisa mengirimkan wakilnya yang tidak bermain main
dan serius dalam persidangan di MK. Dia berharap Hakim yang menjadi Ketua MK dalam
pimpinan sidang kemarin dapat menolak permintaan Pemerintah dan DPR yang meminta waktu
kembali untuk menyampaikan pandangannya.

"Dengan hormat para hakim yang langsung dipimpin ketua MK untuk menunjukkan marwah
konstitusi. Tolak keinginan pemerintah dan DPR yang meminta diberri waktu lagi menyampaikan
pandangan dan pendapatnya," tegasnya.

Sekjen KSPSI Andi Gani, Hermanto mengatakan, Pemerintah dan DPR tidak serius menanggapi
permohonan yang diajukan. Sementara diketahui Undang Undang Cipta Kerja dibuat cepat dan
terburu buru. Seharusnya mereka serius menanggapi permohonan tim buruh.
"Buruh mencari jalan yang mulia dengan melakukan judicial review. Dengan demikian
pemerintah dan DPR seharusnya siap dalam persidangan ini. Undang udang 11 tahun 2020 ini
merupakan hal yang fundamental. Mengubah tatanan yang sebelumnya menjadi tatanan baru.
Sementara tatanan baru itu tidak menguntungkan buruh," jelasnya.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengancam
apabila Omnibuslaw tetap terus berjalan tanpa memperhatikan gugatan buruh, aksi besar
besaran akan kembali terjadi seperti pada Oktober 2020 lalu.
"Para wakil rakyat dan pemerintah yang memancing rakyat," ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, pada agenda sidang penyampaian pendapat Pemerintah yang diwakili
dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, I Ketut Hadi Priatna. Kemudian, dari
Kementerian Sekretariat Negara, Budi Setiawati. Dari Kementerian Ketenagakerjaan, Buru.
Kemudian, dari Kementerian Hukum dan HAM, Ardiansyah danWawan Zubaidi "Kami mewakili
dari Pemerintah, menyampaikan permohonan untuk penundaan sidang, berhubung kami masih
memerlukan waktu yang cukup untuk menyusun keterangan dari Pemerintah atas Permohonan
dari Pemohon," kata I Ketut Hadi dalam persidangan.

Ketua Hakim MK, Anwar Usman akhirnya memutuskan untuk menunda persidangan karena
Presiden Jokowi belum bisa memberikan jawaban tertulis karena harus mempersiapkan materi
dan perlu koordinasi seperti alasan pada Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tadi.
Oleh karena itu, perkara ini akan ditentukan agenda persidangan di kemudian oleh Kepaniteraan.
Tetapi, perlu disampaikan bahwa Mahkamah akan melaksanakan sidang pilkada, ya, terkait
dengan PHP pilkada mulai tanggal 26 Januari sampai dengan 24 Maret 2021.

"Ya, mungkin setelah itulah. Nanti tanggal pastinya akan disampaikan oleh Panitera Mahkamah
Konstitusi," jelasnya.

[fik].

52