Page 119 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 NOVEMBER 2020
P. 119
Judul Pengawasan Terpadu BPJS Ketenagakerjaan Tertibkan Perusahaan Tak
Patuh di Kabupaten Mojokerto
Nama Media beritajatim.com
Newstrend Program BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/pengawasan-terpadu-
bpjs-ketenagakerjaan-tertibkan-perusahaan-tak-patuh-di-kabupaten-
mojokerto/
Jurnalis Misti P.
Tanggal 2020-11-25 09:11:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Himawan Estu Bagijo (Pjs Bupati Mojokerto) Tugas kita sebagai penyelenggara
pemerintahan, adalah bagaimana membangun kepatuhan dan kesadaran masyarakat yang kita
layani. Kita akan mencoba mendorong kepatuhan para pengusaha yang ada di Kabupaten
Mojokerto. Data yang saya lihat ada perusahaan besar hampir 820 an. Kalau 820 perusahaan
besar di Mojokerto ini menjadi contoh kita untuk kepatuhan terhadap kesehatan BPJS
Ketenagakerjaan
negative - Himawan Estu Bagijo (Pjs Bupati Mojokerto) Salah satu norma dari ketenagakerjaan
yaitu jaminan sosial ketenagakerjaan. Selanjutnya, kami akan melihat perusahaan mana saja
yang sudah patuh, mana yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dan yang belum. Perusahaan
yang tidak menjalankan sesuai ketentuan bisa diberikan sanksi administratif. Kabupaten
Mojokerto sendiri, terpilih menjadi pilot project dalam pengawasan terpadu ini
negative - Himawan Estu Bagijo (Pjs Bupati Mojokerto) Kepada perusahaan yang tidak
menjalankan sesuai dengan ketentuan nantinya akan diberikan sanksi berupa sanksi
administratif. Jadi Pengawasan terpadu ini, untuk bekerja bersama dalam pembinaan dan
pengawasan terhadap perusahaan yang belum tertib dalam pelaksanaan program BPJS
Ketenagakerjaan diantaranya Perusahaan Wajib Belum Daftar, Perusahaan Daftar Sebagian
Upah/ Tenaga Kerja dan Menunggak Iuran
positive - Dodo Suharto (Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur) Di Provinsi
Jawa Timur, tercatat masih terdapat perusahaan yang belum melaksanakan program ini sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan diantaranya Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD)
dan Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) Upah, Tenaga Kerja, maupun Program serta Menunggak
Iuran. Harapannya, dengan pembinaan dan pemeriksaan bersama dapat memberikan kesadaran
kepada perusahaan untuk mematuhi pelaksanaan program tersebut
118
