Page 120 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 NOVEMBER 2020
P. 120
Ringkasan
Kantor Wilayah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Jawa Timur
bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur,
melaksanakan pengawasan terpadu kepada 25 badan usaha di Kabupaten Mojokerto yang dinilai
belum patuh atas penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan maupun program-program
di dalamnya.
Sebanyak 50 Pengawas Ketenagakerjaan diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan
pemeriksaan ini. Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo yang merupakan Kepala
Disnakertrans Provinsi Jawa Timur memberikan pengarahan di Pendopo Graha Maja Tama
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Rabu (25/11/2020).
PENGAWASAN TERPADU BPJS KETENAGAKERJAAN TERTIBKAN PERUSAHAAN TAK
PATUH DI KABUPATEN MOJOKERTO
Kantor Wilayah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Jawa Timur
bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur,
melaksanakan pengawasan terpadu kepada 25 badan usaha di Kabupaten Mojokerto yang dinilai
belum patuh atas penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan maupun program-program
di dalamnya.
Sebanyak 50 Pengawas Ketenagakerjaan diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan
pemeriksaan ini. Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo yang merupakan Kepala
Disnakertrans Provinsi Jawa Timur memberikan pengarahan di Pendopo Graha Maja Tama
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Rabu (25/11/2020).
"Tugas kita sebagai penyelenggara pemerintahan, adalah bagaimana membangun kepatuhan
dan kesadaran masyarakat yang kita layani. Kita akan mencoba mendorong kepatuhan para
pengusaha yang ada di Kabupaten Mojokerto. Data yang saya lihat ada perusahaan besar hampir
820 an. Kalau 820 perusahaan besar di Mojokerto ini menjadi contoh kita untuk kepatuhan
terhadap kesehatan BPJS Ketenagakerjaan," ungkapnya.
Masih kata Himawan, hal tersebut menjadi kontribusi terhadap perlindungan pekerja. Himawan
pun menjelaskan, bagaimana perusahaan memberikan jaminan ketenagakerjaan bagi para
pekerjanya. Jika memang jumlah para pekerjaan cukup banyak maka tidak harus langsung
semua, namun dilakukan secara bertahap.
"Salah satu norma dari ketenagakerjaan yaitu jaminan sosial ketenagakerjaan. Selanjutnya, kami
akan melihat perusahaan mana saja yang sudah patuh, mana yang terdaftar BPJS
Ketenagakerjaan dan yang belum. Perusahaan yang tidak menjalankan sesuai ketentuan bisa
diberikan sanksi administratif. Kabupaten Mojokerto sendiri, terpilih menjadi pilot project dalam
pengawasan terpadu ini," katanya.
Hal ini mengingat bahwa ada banyak perusahaan mulai skala kecil hingga besar membangun
usahanya di Kabupaten Mojokerto. Masih kata Himawan, ada sekitar 820 perusahaan di
Kabupaten Mojokerto, mulai skala kecil hingga besar. Tim Pengawasan akan turun langsung dan
melihat tingkat kepatuhan mereka terhadap norma-norma ketenagakerjaan.
"Kepada perusahaan yang tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan nantinya akan diberikan
sanksi berupa sanksi administratif. Jadi Pengawasan terpadu ini, untuk bekerja bersama dalam
pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang belum tertib dalam pelaksanaan
program BPJS Ketenagakerjaan diantaranya Perusahaan Wajib Belum Daftar, Perusahaan Daftar
Sebagian Upah/ Tenaga Kerja dan Menunggak Iuran," tuturnya.
119
