Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2020
P. 138
mengedepankan data, dengan mengedepankan argumentasi," imbuhnya.
Willy menjelaskan semangat pembuatan omnibus law disampaikan oleh Joko
Widodo (Jokowi) usai dilantik sebagai Presiden periode 2019-2024 di DPR pada 20
Oktober 2019 lalu. Di mana, saat itu Jokowi menyatakan akan membangun
demokrasi ekonomi.
"Yang menjadi stand point-nya, Presiden melalui pidato politiknya saat pelantikan di
DPR itu kan berjanji menjadikan omnibus law ini sebagai momentum membangun
demokrasi ekonomi kita dengan melakukan kemudahan investasi dan debirokrasi
perizinan," tutur Willy.
Sekadar informasi, dari 11 klaster yang ada dalam RUU Ciptaker, klaster
ketenagakerjaan merupakan yang paling disorot, khususnya oleh kalangan buruh.
Fraksi NasDem menilai klaster ketenagakerjaan lebih baik tidak dimasukkan ke RUU
Ciptaker. "Bahkan NasDem menangkapnya, kalau klaster ketenagakerjaan
bermasalah itu dipindahkan ke UU sektoral lebih bagus," terang Willy.
Sebelumnya, kelanjutan proses pembahasan RUU Ciptaker menuai kritik dari Forum
Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi). Peneliti Formappi Lucius Karus
menegaskan proses pembahasan RUU Ciptaker membutuhkan partisipasi
masyarakat, bukan hanya DPR dan pemerintah saja.
"Di dalam proses pembahasan RUU ada bagian yang tak bisa diremehkan begitu
saja, yakni partisipasi publik. Partisipasi publik saat ini tersumbat karena situasi
pandemi yang tak memungkinkan publik bisa secara aktif memikirkan apa yang
akan diatur dalam RUU Cipta Kerja tersebut. Partisipasi publik itu tak bisa diganti
dengan menghadirkan satu dua lembaga yang bisa diklaim mewakili publik melalui
RDPU (rapat dengar pendapat umum)," papar Lucius kepada wartawan, Senin
(13/4).
Sementara Perludem menyarankan, sebelum masuk ke tahap pembahasan DPR
lebih baik memperbanyak dialog dengan pihak-pihak yang terkait dengan RUU
Ciptaker. Selain itu, dia juga meminta DPR untuk fokus melakukan pengawasan
terhadap penanganan penyebaran virus Corona, khususnya mengenai anggarannya.
"Jadi memang lebih bijaksana bila pembuat UU tidak memaksakan untuk terus
melanjutkan, tetapi bisa memanfaatkan momen saat ini untuk memaksimalkan
pengawasan terhadap penanganan COVID-19, memastikan upaya penanganan
COVID-19 itu berjalan secara efektif, efisien, dan tidak membuka ruang terjadinya
prilaku koruptif," sebut Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini kepada
wartawan.
"Di saat yang sama dialog-dialog dengan banyak pihak itu terus bisa dilakukan
sehingga bisa diketahui sebenarnya, bisa diketemukan antara aspirasi masyarakat
yang berkembang dengan problematika yang dihadapi RUU ini," sambung dia.
Page 138 of 210.
