Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2020
P. 139
Title BAHAS OMNIBUS LAW DI TENGAH CORONA, DPR DIMINTA TAK PROVOKASI PUBLIK
Media Name detik.com
Pub. Date 13 April 2020
https://news.detik.com/berita/4975333/bahas-omnibus-law-di-tengah-coro na-dpr-
Page/URL
diminta-tak-provokasi-publik
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta DPR RI tidak
melakukan tindakan yang dapat memprovokasi publik, misalnya dengan tetap
membahas omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) di tengah pandemi virus Corona
(COVID-19). Perludem menilai keputusan DPR tetap melanjutkan proses
pembahasan RUU Ciptaker bisa memuat publik marah sehingga berimbas terhadap
penanganan virus Corona.
"Mestinya, apalagi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat itu betul-betul bisa
memahami situasi sosial dan psikologis masyarakat kita. Jangan kemudian justru
melihat ini (pandemi virus Corona) sebagai celah untuk terus membahas produk
hukum yang justru akan mendapatkan penolakan masyarakat," kata Direktur
Eksekutif Perludem, Titi Anggraini kepada wartawan, Senin (13/4/2020).
Titi mengatakan keputusan DPR tetap melanjutkan proses pembahasan RUU
Ciptaker bisa memicu kemarahan masyarakat, sehingga mengabaikan anjuran-
anjuran pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Corona. Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) sebelumnya mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa
pada 30 April jika DPR tetap membahas RUU Ciptaker.
"Kan akan kontra produktif justru, di saat kita harus mendorong, misalnya physical
distancing, jaga jarak, bekerja dari rumah, tetapi DPR dan pemerintah mengambil
kebijakan yang justru bisa memicu kemarahan masyarakat, yang membuat
masyarakat malah tidak menaati anjuran-anjuran pemerintah untuk tidak melakukan
kerumunan dan sebagainya. Jadi segala hal yang menimbulkan provokasi,
menimbulkan kontroversi serta kemarahan dan ketidakpercayaan publik itu sudah
semestinya dihindari," sebut Titi.
Selain itu Titi menilai partisipasi masyarakat tidak akan optimal jika proses
pembahasan RUU Ciptaker dilanjutkan dengan cara virtual. Sebab, para pihak yang
terdampak dengan adanya RUU tersebut sangat luas.
"Ya karena kalau virtual pun daya jangkauannya pasti akan sangat terbatas. Apalagi
RUU Ciptaker ini kan spektrumnya sangat luas. Jadi para pemangku kepentingan
yang terdampak itu tidak sederhana, tidak sedikit," terang Titi.
"Sementara orang-orang yang terdampak RUU Ciptaker ini konsentrasinya juga
Page 139 of 210.
