Page 248 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

Judul Relevan dengan Zaman, UU Ciptaker Adopsi Hal Positif di UU
Ketenagakerjaan
Nama Media sindonews. com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional. sindonews. com/read/195912/12/relevan-dengan-
zaman-uu-ciptaker-adopsi-hal-positif-di-uu-ketenagakerjaan-
1602655807
Jurnalis Mohammad Atik Fajardin
Tanggal 2020-10-14 13:07:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17. 500. 000
News Value Rp 52. 500. 000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Dita Indah Sari (Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan) Perlu diingat UU
Ketenagakerjaan kita ini dibahas sejak tahun 2000 dan disahkan di tahun 2003, sudah 17-20
tahun lalu. Apa yang relevan di masa itu, belum tentu masih relevan di tahun 2020

negative - Dita Indah Sari (Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan) Soal pesangon, Indonesia
ini angka pesangonnya salah satu yang paling tinggi di dunia dan ini tidak berimbang dengan
tingkat produktivitas kita. Angka 32 kali gaji ini realisasinya juga tidak ada yang mau
menanggung dan tidak banyak yang mampu menjalankan. Apa kita mau hanya bagus di atas
kertas saja?

positive - Dita Indah Sari (Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan) Manfaat JKP ini hanya ada
di UU Cipta Kerja, angkanya tidak lagi memberatkan pekerja ataupun pengusaha dengan iuran
tambahan. Pemerintah akan lakukan rekomposisi iuran yang ada dari BPJS Ketenagakerjaan

positive - Dita Indah Sari (Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan) Manfaat JKP ini hanya ada
di UU Cipta Kerja, angkanya tidak lagi memberatkan pekerja ataupun pengusaha dengan iuran
tambahan. Pemerintah akan lakukan rekomposisi iuran yang ada dari BPJS Ketenagakerjaan

positive - Dita Indah Sari (Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan) Tidak ada penghilangan
cuti hamil dan haid! Menteri (Ketenagakerjaan) kita ini perempuan lho, separuh pekerja kita ini
perempuan. Semua tetap ada dan dibayarkan upahnya,

positive - Dita Indah Sari (Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan) Pengusaha harus tetap
memberi informasi, tidak bisa sepihak. Kalau pekerja tidak setuju, harus ada perundingan yang
bisa didampingi serikat pekerja. Jika tidak sepakat, pemerintah harus intervensi memediasi.
Kalau tidak selesai juga, baru bisa masuk jalur hukum. Tetap ada empat layer soal PHK ini

positive - Dita Indah Sari (Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan) Pengusaha harus tetap
memberi informasi, tidak bisa sepihak. Kalau pekerja tidak setuju, harus ada perundingan yang
bisa didampingi serikat pekerja. Jika tidak sepakat, pemerintah harus intervensi memediasi.
Kalau tidak selesai juga, baru bisa masuk jalur hukum. Tetap ada empat layer soal PHK ini
247