Page 249 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 249
positive - Dita Indah Sari (Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan) Setidaknya ada tiga
sampai empat PP yang akan kita bahas. Tentang pengaturan ketenagakerjaan yang isinya soal
kontrak, outsource, dan lainnya, PP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dan PP tentang
pengupahan. Kami berharap semua unsur Serikat Pekerja bisa ikut berdiskusi membahas
detilnya,
Ringkasan
Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan Dita Indah Sari menegaskan, Omnibus Law Undang-
Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) tetap mengadopsi segala hal baik yang ada di UU Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mengakomodasi perkembangan zaman serta ekonomi
dunia. Mantan aktivis buruh dan Sekjen Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) ini pun
meluruskan berbagai isu miring mengenai ketenagakerjaan yang tersebar di masyarakat. Mulai
dari soal pesangon, status kontrak, cuti, pemutusan hubungan kerja, outsourcing, hingga
pengupahan.
RELEVAN DENGAN ZAMAN, UU CIPTAKER ADOPSI HAL POSITIF DI UU
KETENAGAKERJAAN
- Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan Dita Indah Sari menegaskan, Omnibus Law Undang-
Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) tetap mengadopsi segala hal baik yang ada di UU Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mengakomodasi perkembangan zaman serta ekonomi
dunia.
( ( "Perlu diingat UU Ketenagakerjaan kita ini dibahas sejak tahun 2000 dan disahkan di tahun
2003, sudah 17-20 tahun lalu. Apa yang relevan di masa itu, belum tentu masih relevan di tahun
2020," sambungnya.
Mantan aktivis buruh dan Sekjen Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) ini pun meluruskan
berbagai isu miring mengenai ketenagakerjaan yang tersebar di masyarakat. Mulai dari soal
pesangon, status kontrak, cuti, pemutusan hubungan kerja, outsourcing, hingga pengupahan.
"Soal pesangon, Indonesia ini angka pesangonnya salah satu yang paling tinggi di dunia dan ini
tidak berimbang dengan tingkat produktivitas kita. Angka 32 kali gaji ini realisasinya juga tidak
ada yang mau menanggung dan tidak banyak yang mampu menjalankan. Apa kita mau hanya
bagus di atas kertas saja?," ucap Dita.
Hal ini pula yang coba dibuat lebih relevan dalam UU Cipta Kerja dengan mengambil jalan tengah
yakni mengurangi angka pesangon, namun memberikan inovasi berupa Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP).
"Manfaat JKP ini hanya ada di UU Cipta Kerja, angkanya tidak lagi memberatkan pekerja ataupun
pengusaha dengan iuran tambahan. Pemerintah akan lakukan rekomposisi iuran yang ada dari
BPJS Ketenagakerjaan," jelas Dita.
Terkait isu soal kontrak, Dita menjelaskan bahwa syarat-syarat mengenai pekerja kontrak masih
mengadopsi aturan di UU Ketenagakerjaan terutama di pasal 56 dan 59.
"Kenapa batas maksimal kontrak tidak tercantum lagi? Karena ini akan dicantumkan di Peraturan
Pemerintah nanti supaya ada fleksibilitas. Karakteristik hubungan kerja di tiap sektor kan bisa
berbeda-beda. Kita ingin membuka diri untuk kebutuhan baru, tanpa meninggalkan hal-hal yang
baik," tuturnya.
248
