Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2020

setelah melakukan kajian mendalam untuk mempertemukan kepentingan pengusaha dan
pekerja.
Tentunya, Gubsu menetapkan UMP 2021 tidak naik maka itu bukanlah harga mati. Masih ada 2
(dua) tahapan penetapan upah bagi pekerja yakni upah minimum kabupaten/kota (UMK). dan
upah minimum sektoral (UMS) yang merupakan hasil kajian Bupati/Walikota dengan Dewan
Pengupahan Daerah di daerah masing-masing dan selanjutnya diserahkan kepada Gubernur agar
diterbitkan Surat Keputusan (SK).

Praktek selama ini UMP tahun berikut biasanya sudah ditetapkan Gubernur menjelang
berakhirnya tahun berjalan. Ada kenaikan berkisar 6-8 persen. Uniknya, selama ini rutinitas
tahunan berupa naiknya UMP selalu disambut meriah pasar! Harga barang selalu mulai
menggeliat naik menjelang berakhirnya tahun. Harga sembako seperti beras, minyak goreng,
ikan sudah naik. Dan itu juga yang terjadi tahun ini. harga sudah menggeliat naik sejak
penghujung bulan Oktober ini. Harga gula pasir, minyak goreng, ikan, daging mengalami
kenaikan. Kita kurang tahu, apakah naiknya harga barang akibat industri menaikkan harga untuk
bisa menaikkan upah pekerja di tahun depan seiring naikknya UMP.
Masalahnya sejak 2 (dua) bulan terakhir harga barang di pasar sudah mulai menggeliat naik,
sepetinya menyambut rutinitas tahunan. Sayangnya UMP tidak naik! Kini harapan kenaikan upah
tinggal kepada UMK dan UMS 2021.

Upah Minimum

Penetapan upah minimum ada 3 (tiga) tahapan. Upah minimum yang berlaku di satu provinsi
(UMP), dimana ketentuan ini menjadi rujukan setiap Bupati/ Walikota dalam menetapkan upah
minimum Kabupaten/Kota (UMK). Setelah UMK maka dilakukan penetapan upah berdasarkan
spesifikasi sektor usaha yang disebut upah minimum sektoral (UMS).

Prakteknya selama ini, jika UMP tahun berikut sudah ditetapkan di penghujung tahun berjalan
maka, UMK dan UMS ditetapkan oleh Gubernur di awal tahun berikutnya. Bisa bulan Februari,
atau bulan Maret.

Berlakunya UMK dan UMS ini unik, yakni ditentukan berlaku surut hingga tanggal 1 Januari. Jika
UMK dan UMS diteken Gubernur di bulan Maret misalnya maka dalam Surat Keputusan (SK)
disebutkan bahwa ketentuan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari.

Artinya, semua perusahaan wajib mengikuti ketentuan berlaku surut ini. Setiap perusahaan
tentunya memiliki kiat tersendiri dalam menyikapi kemunculan SK Tentang UMK dan UMS yang
berlaku surut. Kebiasaan saya selama ini adalah berkunjung ke Kantor Dinas Tenaga Kerja di
Kabupaten setempat sekitar pertengahan bulan Januari.

Tujuannya mencari tahu gambaran angka UMK/UMS yang disodorkan Bupati kepada Gubernur.
Tujuannya perusahaan kami langsung mengacu upah ini di pembayaran upah bulan Januari
meskipun SK nantinya terbit bulan Maret nanti. Jadi, tidak perlu ada rapel pembayaran upah.
Tapi, setiap perusahaan tentu saja memiliki cara berbeda dalam menyikapi ketentuan UMK/UMS
yang berlaku surut.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Riau, Jonli menyebutkan bahwa kenaikan UMK harus sesuai
kondisi daerah dan kesepakatan pemerintah kabupaten/ kota dengan perusahaan serta dewan
pengupahan. Beberapa daerah sudah menaikkan UMK namun harus sesuai kesepakatan seria
kondisi masing-masing. Sebab pendapatan daerah berbeda-beda, termasuk fluktuasi,
pertumbuhan dan daya beli. Tidak ada istilah upah minimum sektor, yang berlaku UMP dan UMK
(Analisa, 14/11/2020)

160