Page 160 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2020
P. 160
Judul Peluang Kenaikan Upah di Tahun 2021
Nama Media Analisa Daily
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg12
Jurnalis Opini
Tanggal 2020-11-18 09:27:00
Ukuran 206x140mmk
Warna Warna
AD Value Rp 40.170.000
News Value Rp 120.510.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi akhirnya memutuskan upah minimum provinsi (UMP)
Sumut tahun 2021 tidak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, atau sama dengan UMP
2020 yakni Rp 2.499.500 setiap bulannya. Ini untuk pertama kalinya UMP tidak naik. Tentu saja
ini ada kaitannya dengan pandemi Covid-19 yang mengakibatkan lesunya perekonomian
nasional. Atas dasar ini maka Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Surat
Edaran (SE) No. M/11/H K.04/X/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa
Pandemi Covid-19. Surat edaran mengarahkan agar seluruh Gubernur Kepala Daerah
menetapkan UMP 2021 sama dengan tahun 2020.
Namun dalam perkembangannya, beberapa Gubernur berbeda sikap dengan Menaker dengan
menaikkan upah seperti praktek selama ini. Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Jawa Tengah,
dan Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan kenaikan UMP 2021. Logikanya, beberapa
Gubernur Kepala Daerah yang mengeluarkan kebijakan berbeda dengan pemerintah pusat tentu
setelah melakukan kajian mendalam untuk mempertemukan kepentingan pengusaha dan
pekerja.
PELUANG KENAIKAN UPAH DI TAHUN 2021
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi akhirnya memutuskan upah minimum provinsi (UMP)
Sumut tahun 2021 tidak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, atau sama dengan UMP
2020 yakni Rp 2.499.500 setiap bulannya. Ini untuk pertama kalinya UMP tidak naik. Tentu saja
ini ada kaitannya dengan pandemi Covid-19 yang mengakibatkan lesunya perekonomian
nasional. Atas dasar ini maka Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Surat
Edaran (SE) No. M/11/H K.04/X/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa
Pandemi Covid-19. Surat edaran mengarahkan agar seluruh Gubernur Kepala Daerah
menetapkan UMP 2021 sama dengan tahun 2020.
Namun dalam perkembangannya, beberapa Gubernur berbeda sikap dengan Menaker dengan
menaikkan upah seperti praktek selama ini. Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Jawa Tengah,
dan Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan kenaikan UMP 2021. Logikanya, beberapa
Gubernur Kepala Daerah yang mengeluarkan kebijakan berbeda dengan pemerintah pusat tentu
159
