Page 242 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 242
Judul Politikus PKS Sebut RUU Cipta Kerja Picu Pelemahan Sektor Pertanian
Dalam Negeri
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/07/30/politikus-pks-sebut-
ruu-cipta-kerja-picu-pelemahan-sektor-pertanian-dalam-negeri
Jurnalis Seno Tri Sulistiyono
Tanggal 2020-07-30 18:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Slamet (None) Implikasinya, aturan tersebut berpotensi menjadi pintu masuk bagi
tenaga kerja asing, khususnya bidang pertanian hortikultura, yang akan berdampak tersisihnya
tenaga kerja lokal. Terlebih lagi jika investornya berasal dari luar negeri
neutral - Slamet (None) Implikasinya, berpotensi membuka keran impor sarana pertanian
(benih, pupuk, pestisida, dan lain-lain) secara ugal-ugalan tanpa memperhatikan kondisi dalam
negeri. Pola impor seperti ini akan mendorong negara menjadi sangat tergantung kepada asing
negative - Slamet (None) Ini mereduksi peran dan kewenangan pemerintah daerah terkait
perizinan. Pola seperti ini berpotensi merusak tatanan bernegara di era reformasi, yang salah
satu semangatnya adalah otonomi daerah yang tertuang dalam UUD NRI 1945 amendemen ke-
4 Pasal 18
Ringkasan
Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS Slamet menyebut Omnibus Law Rancangan Undang-Undang
(RUU) Cipta Kerja berpotensi melemahkan pertanian dalam negeri di masa mendatang.
POLITIKUS PKS SEBUT RUU CIPTA KERJA PICU PELEMAHAN SEKTOR PERTANIAN
DALAM NEGERI
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono , JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR
Fraksi PKS Slamet menyebut Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja
berpotensi melemahkan pertanian dalam negeri di masa mendatang.
Ia menjelaskan, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura, yakni diubahnya ketentuan terkait pelaku usaha wajib mengutamakan
pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri, menjadi pelaku usaha di bidang hortikultura
dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam negeri dan luar negeri.
"Implikasinya, aturan tersebut berpotensi menjadi pintu masuk bagi tenaga kerja asing,
khususnya bidang pertanian hortikultura, yang akan berdampak tersisihnya tenaga kerja lokal.
241
