Page 244 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 244
Judul Menaker Buka Pintu Pengiriman TKI ke 14 Negara di Era Corona
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Pemerintah Kirim Kembali TKI
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200730181738-92-
530806/menaker-buka-pintu-pengiriman-tki-ke-14-negara-di-era-
corona
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-07-30 18:33:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Zimbabwe (None) Dari sisi persiapan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
perwakilan RI di negara-negara penempatan, semuanya menyatakan siap. Pemerintah
memastikan kebijakan dan regulasi dari negara-negara yang akan dibuka juga telah kondusif
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Merujuk pada kedua data tersebut, dari
88.973 calon pekerja migran Indonesia berpotensi menghasilkan devisa sekitar Rp3,8 triliun
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan membuka pintu 14 negara penempatan tenaga kerja Indonesia
( TKI ) di tengah pandemi covid-19. Negara tujuan tersebut akan disasar oleh 88.973 TKI yang
siap diberangkatkan. Mereka, kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, sudah melalui
tahapan dan syarat untuk bekerja di luar negeri, mulai dari registrasi, pelatihan, uji kompetensi,
pemeriksaan kesehatan, hingga visa.
MENAKER BUKA PINTU PENGIRIMAN TKI KE 14 NEGARA DI ERA CORONA
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan membuka pintu 14 negara penempatan tenaga kerja
Indonesia ( TKI ) di tengah pandemi covid-19. Negara tujuan tersebut akan disasar oleh 88.973
TKI yang siap diberangkatkan.
Mereka, kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, sudah melalui tahapan dan syarat untuk
bekerja di luar negeri, mulai dari registrasi, pelatihan, uji kompetensi, pemeriksaan kesehatan,
hingga visa.
Ke-14 negara tersebut adalah Aljazair, Australia, Hong Kong, Korea Selatan, Kuwait, Maladewa,
Nigeria, Persatuan Emirat Arab, Polandia, Qatar, Taiwan, Turki, Zambia, dan Zimbabwe.
"Dari sisi persiapan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan RI di negara-
negara penempatan, semuanya menyatakan siap. Pemerintah memastikan kebijakan dan
243