Page 243 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 243
Terlebih lagi jika investornya berasal dari luar negeri," kata Slamet kepada wartawan, Jakarta,
Kamis (30/7/2020).
Selain itu, kata Slamet, muatan RUU Cipta Kerja lainnya juga berpotensi melemahkan pertanian
dalam negeri, yaitu diubahnya ketentuan terkait usaha hortikultura yang dilaksanakan dengan
mengutamakan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri, menjadi penggunaan sarana
hortikultura yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
"Implikasinya, berpotensi membuka keran impor sarana pertanian (benih, pupuk, pestisida, dan
lain-lain) secara ugal-ugalan tanpa memperhatikan kondisi dalam negeri. Pola impor seperti ini
akan mendorong negara menjadi sangat tergantung kepada asing," ucap Slamet.
Terakhir, Slamet juga mengungkapkan soal diubahnya ketentuan terkait usaha hortikultura yang
wajib memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat.
Padahal, sebelumnya perizinan usaha tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya.
"Ini mereduksi peran dan kewenangan pemerintah daerah terkait perizinan. Pola seperti ini
berpotensi merusak tatanan bernegara di era reformasi, yang salah satu semangatnya adalah
otonomi daerah yang tertuang dalam UUD NRI 1945 amendemen ke-4 Pasal 18," paparnya..
242
