Page 252 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020

PEMERINTAH KEMBALI KIRIM PEKERJA MIGRAN KE 22 NEGARA, INI DAFTARNYA

Jakarta - Pemerintah telah kembali membuka keran pengiriman pekerja migran Indonesia
(PMI) ke luar negeri. Rencananya, pada masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) ini, ada 22 negara
tujuan pengiriman. Namun demikian, pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap.

"Pembukaan ini memang belum serentak, belum ke semua negara, belum untuk semua jabatan,
belum juga untuk semua skema penempatan," ujar Plt. Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker,
Aris Wahyudi dalam video konferensi, Kamis (30/7/2020).

Berdasarkan hasil evaluasi, Aris menyebutkan 14 negara yang siap menerima Pekerja Migran
Indonesia (PMI) pada tahap pertama. Diantaranya: 1. Aljazaer 2. Australia 3. Hong Kong 4.
Korea 5. Kuwait 6. Maladewa 7. Nigeria 8. Uni Emiraers Arab 9. Rohingya 10. Qatar 11.
Taiwan 12. Turki 13. ambia 14. Zimbabwe.

Sebelumnya, Badan Pelindung Pekerja Migran (BP2MI) mencatat sebanyak 88.973 calon
pekerja migran Indonesia (CPMI) di sisko BP2MI yang siap berangkat.

Pembukaan ini akan dilakukan secara bertahap berdasarkan negara penempatan yang sudah
dapat menerima PMI. Tahapan berdasarkan sektor pekerjaan, yakni dengan mempertimbagkan
tingkat kerentanan terpapar covid-19, tahapan berdasarkan proses penempaan, dan tahapan
berdasarkan jenis pekerjaannya.

Sebelumnya, pemerintah resmi membuka kembali penempatan pekerja migran Indonesia. Hal
ini setelah penempatan pekerja migran sempat terhenti sementara akibat pandemi covid-19.

"Guna mendukung percepatan pemulihan nasional serta memperhatikan kebijakan beberapa
negara penempatan yang sudah membuka tenaga kerja asing, maka kami memandang perlu
untuk membuka kembali kesempatan bagi calon pekerja migran Indonesia untuk dapat bekerja
kembali di negara tujuan penempatan, dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan hak-
hak pekerja migran serta protokol kesehatan," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
dalam video konferensi, Kamis (30/7/2020).

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah
daerah yang merupakan kantor penyalur tenaga migran. Diantaranya termasuk kesiapan
pemerintah daerah untuk penempatan tenaga kerja migran di masa adaptasi kebiasaan baru
(ABK). Setelah semuanya dipastikan siap, Ida menyebutkan segera dilakukan pembukan
setelahnya.

Pembukan Kembali penempatan pekerja migran ini ditandai dengan dicabutnya Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan No 151/2020 tentang penghentian sementara penempatan pekerja
migran indonesia.

"Bagi pemerintah, tidak ada untungnya menahan-nahan untuk tidak segera menarik
Permenaker 151/2020. Pemerintah melihatnya adalah kesiapan secara menyeluruh semua
pihak-pihak yang terkait," jelas Ida.

"Jadi sekali lagi saya katakan tidak ada untungnya pemerintah untuk menahan-nahan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan itu. Setelah kita bisa pastikan semuanya siap, baru kita lakukan
pembukaan kembali," ulang Ida menegaskan..

251