Page 210 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 210
Judul UMP Banten 2021 Tidak Mengalami Kenaikan
Nama Media beritasatu.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.beritasatu.com/yudo-dahono/nasional/693925/ump-
banten-2021-tidak-mengalami-kenaikan
Jurnalis YUD
Tanggal 2020-11-02 20:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Wahidin Halim (Gubernur Banten) UMP jangan naik tiap tahun. Ada perintahnya,
keputusan menterinya, supaya sama tahun lalu
negative - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Sudah ada sebanyak 73 perusahaan di Banten tutup
dan sebagian perusahaan merumahkan karyawannya, dan sebagiannya lagi mem-PHK
karyawannya. Tiap tahun naik, kesulitan pengusahannya. Lagi begini, ya kan? Kan ada bantuan
pra kerja segala
negative - Edi Warman (perwakilan dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Banten)
Kondisi kami sebetulnya menerapkan upah minimum 2020 saja sudah berat akibat situasi Covid-
19 ini. Hampir semua industri terkena dampak. Mayoritas akibat Covid-19. Ada yang mem-PHK-
kan karyawannya dan ada juga yang merumahkan karyawannya
positive - Erwin Syafrudin (Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Banten) Dari perusahaan sebanyak itu, sebanyak 20.035
perusahaan yang telah menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Sedangkan sisanya sebanyak
607 perusahaan masih dalam proses persiapan untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19
positive - Erwin Syafrudin (Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Banten) Untuk tahap pertama sebanyak 270.201 pekerja. Tahap
kedua sebanyak 184.992 pekerja, tahap ketiga 216.668 pekerja, dan tahap keempat sebanyak
168.870 pekerja
negative - Fredy Darmana (anggota pengurus SPSB Banten) Jadi kalau Menteri Tenaga Kerja,
Ibu Ida, dalam surat edarannya melihat Covid-19, tapi kita tidak melihat itu. Bukan tidak
mengerti keadaan, tapi mengacu aturan hukum yang berlaku itu harus pakai bahwa 5 tahun ini
kita harus tinjau kehidupan layak. Harus ada survei, dan sudah dilakukan BPS, hasilnya masih
rendah
positive - Fredy Darmana (anggota pengurus SPSB Banten) Di tengah pandemi ini justru
kebutuhan makin naik
209
