Page 211 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 211

Ringkasan

              Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten 2021 telah ditetapkan sebesar Rp 2.460.996,54. Besaran
              UMP  Banten  tahun  2021  merupakan,  besaran  UMP  Banten  tahun  2020,  yang  ditetapkan
              berdasarkan  pertimbangan  kondisi  perekonomian  nasional  pada  masa  pandemi  Covid-19.
              Artinya, UMP Banten 2021 tidak mengalami kenaikan.



              UMP BANTEN 2021 TIDAK MENGALAMI KENAIKAN
              Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten 2021 telah ditetapkan sebesar Rp 2.460.996,54. Besaran
              UMP  Banten  tahun  2021  merupakan,  besaran  UMP  Banten  tahun  2020,  yang  ditetapkan
              berdasarkan  pertimbangan  kondisi  perekonomian  nasional  pada  masa  pandemi  Covid-19.
              Artinya, UMP Banten 2021 tidak mengalami kenaikan.
              UMP  Banten  2021  ditetapkan  melalui  Keputusan  Gubernur  (Kepgub)  Banten  Nomor
              561/Kep.253-Huk/2020  tentang  Penetapan  UMP  Banten  2021,  tertanggal  31  Oktober  2020.
              Keputusan Gubernur ini akan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2021.

              Gubernur Banten Wahidin Halim melalui Kepgub menjelaskan bahwa tidak naiknya UMP Banten
              2021 karena pertimbangan dampak Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan
              ekonomi,  inflasi,  serta  diperlukan  kebijakan  upah  minimum  sebagai  salah  satu  upaya  dalam
              rangka pemulihan ekonomi di Provinsi Banten.
              Tidak  hanya  itu,  kata  Gubernur  Wahidin  Halim,  penetapan  UMP  Banten  2021  juga
              memperhatikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26
              Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum 2021 Pada Masa Pandemi Covid-19.

              Melalui Surat Edaran tersebut Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, memutuskan tidak menaikkan
              upah minimum tahun 2021 (UMP 2021).

              Gubernur  Banten  Wahidin  Halim  meminta  serikat  buruh  untuk  mengikuti  aturan  yang  telah
              ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

              "UMP jangan naik tiap tahun. Ada perintahnya, keputusan menterinya, supaya sama tahun lalu,"
              kata Wahidin Halim, Senin (2/11/2020).
              Wahidin meminta kepada para serikat buruh dan pekerja untuk memahami kondisi perusahaan-
              perusahaan saat ini sedang terdampak akibat pandemi Covid-19.

              "Sudah ada sebanyak 73 perusahaan di Banten tutup dan sebagian perusahaan merumahkan
              karyawannya,  dan  sebagiannya  lagi  mem-PHK  karyawannya.  Tiap  tahun  naik,  kesulitan
              pengusahannya. Lagi begini, ya kan? Kan ada bantuan pra kerja segala," katanya.

              Edi Warman, perwakilan dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Banten pihaknya
              sangat setuju dengan kebijakan upah minimum tahun 2021 sesuai dengan kebijakan yang telah
              dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.


              "Kondisi kami sebetulnya menerapkan upah minimum 2020 saja sudah berat akibat situasi Covid-
              19 ini. Hampir semua industri terkena dampak. Mayoritas akibat Covid-19. Ada yang mem-PHK-
              kan karyawannya dan ada juga yang merumahkan karyawannya,"katanya.

              Dampak Pandemi Covid-19 Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan
              Transmigrasi (Disnakertrans) Banten, Erwin Syafrudin mengatakan, dampak pandemi Covid-19
              di Banten telah menyebabkan sebanyak 73 perusahaan yang tutup atau gulung tikar.


                                                           210
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216