Page 212 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 212
Tidak hanya itu, sebanyak 18.774 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan
sebanyak 29.589 pekerja lainnya yang dirumahkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja.
Erwin menjelaskan, penutupan 73 perusahaan di Banten terjadi karena sejumlah alasan yakni
kesulitan bahan baku; produk atau jasa yang kurang atau bahkan tidak ada konsumennya;
perusahaan tidak mampu membayar upah pekerja; perusahaan pindah operasional ke daerah
lain; sengketa antara perusahaan dan pekerja; dan permintaan order dari buyer berkurang.
Lebih jauh Erwin mengungkapkan, jumlah total perusahaan di Banten sebanyak 20.642
perusahaan, mulai dari perusahaan besar, menengah, kecil hingga mikro.
"Dari perusahaan sebanyak itu, sebanyak 20.035 perusahaan yang telah menerapkan protokol
kesehatan Covid-19. Sedangkan sisanya sebanyak 607 perusahaan masih dalam proses
persiapan untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19," ujarnya.
Perusahaan-perusahaan di Banten, lanjut Erwin, selama pandemi Covid-19 tetap beroperasi,
dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yakni pengaturan sistem shift waktu kerja;
penyesuaian hari kerja; maksimal mempekerjakan 80 persen dari total pekerja; dan penerapan
K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) di perusahaan secara optimal.
Lebih jauh, Erwin menjelaskan, calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) di Provinsi Banten
sebanyak 1.026.911 pekerja. Yang telah menerima manfaat sebanyak 843.731 pekerja.
"Untuk tahap pertama sebanyak 270.201 pekerja. Tahap kedua sebanyak 184.992 pekerja, tahap
ketiga 216.668 pekerja, dan tahap keempat sebanyak 168.870 pekerja," ujarnya.
Buruh Banten Minta UMP 2021 Naik Sebelumnya, Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (SPSB)
Provinsi Banten meminta pemerintah menaikkan UMP 2021 sebesar 8,51 persen.
Salah satu anggota pengurus SPSB Banten, Fredy Darmana mengatakan, tuntutan kenaikan UMP
tersebut merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan.
Dalam PP itu disebutkan, bahwa kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan
yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh. Penghasilan yang layak
sebagaimana dimaksud merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari
hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan
keluarganya secara wajar.
"Jadi kalau Menteri Tenaga Kerja, Ibu Ida, dalam surat edarannya melihat Covid-19, tapi kita
tidak melihat itu. Bukan tidak mengerti keadaan, tapi mengacu aturan hukum yang berlaku itu
harus pakai bahwa 5 tahun ini kita harus tinjau kehidupan layak. Harus ada survei, dan sudah
dilakukan BPS, hasilnya masih rendah," katanya Fredy Darmana.
Dia menilai UMP Provinsi Banten tahun 2020 senilai Rp2.460.996,54 masih rendah dan belum
mampu untuk memenuhi kebutuhan buruh.
Disampaikan Fredy, pandemi Covid-19 tidak bisa menjadi alasan pemerintah untuk tidak
menaikan UMP.
Buruh mengusulkan Pemerintah Provinsi Banten untuk tetap menaikkan UMP 2021."Di tengah
pandemi ini justru kebutuhan makin naik," katanya.
Sumber:BeritaSatu.com.
211
