Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2020
P. 57

Judul               Pembahasan RUU Cipta Kerja diusulkan tidak degradasi hak pekerja
                Nama Media          antaranews.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.antaranews.com/berita/1757333/pembahasan-ruu-cipta-
                                    kerja-diusulkan-tidak-degradasi-hak-pekerja
                Jurnalis            Riza Harahap
                Tanggal             2020-09-30 23:22:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Sudarto AS (Ketua Umum FSP RTMM) Mencermati klaster ketenagakerjaan pada RUU
              Omnibus  Law  Cipta  Lapangan  Kerja  yang  sedang  dibahas  oleh  DPR  dan  Pemerintah,
              dikhawatirkan menimbulkan degradasi pada hak-hak pekerja

              negative - Sudarto AS (Ketua Umum FSP RTMM-SPSI) Selama pembahasan Omnibus Law tidak
              mengganggu usulan tersebut, kami mendukung, tapi kalau mengganggu kami akan menolak



              Ringkasan

              Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
              (FSP RTMM-SPSI) mengusulkan kepada pemerintah dan DPR untuk tidak mendegradasi hak-hak
              pekerja pada pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.



              PEMBAHASAN RUU CIPTA KERJA DIUSULKAN TIDAK DEGRADASI HAK PEKERJA

              Bogor - Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh
              Indonesia  (FSP  RTMM-SPSI)  mengusulkan  kepada  pemerintah  dan  DPR  untuk  tidak
              mendegradasi hak-hak pekerja pada pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

              "Mencermati klaster ketenagakerjaan pada RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang sedang
              dibahas  oleh  DPR  dan  Pemerintah,  dikhawatirkan  menimbulkan  degradasi  pada  hak-hak
              pekerja,"  kata Ketua  Umum  FSP  RTMM-SPSI, Sudarto  AS,  usai penutupan  Rapimnas  IV  FSP
              RTMM-SPSI, di Kota Bogor, Rabu.

              Menurut  Sudarto,  pada  pembahasan  RUU  Omnibus  Law  Cipta  Lapangan  Kerja  klaster
              ketenagakerjaan  di  Badan  Legislasi  DPR  RI,  pemerintah  mengajukan  tujuh  substansi  pokok
              perubahan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada RUU Omnibus Law
              Cipta Lapangan Kerja.



                                                           56
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62