Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2020
P. 59
Judul Soal Rencana Mogok Nasional Buruh, Apindo Ingatkan Soal Sah
Tidaknya Mogok Kerja
Nama Media tempo.co
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1391781/soal-rencana-mogok-nasional-
buruh-apindo-ingatkan-soal-sah-tidaknya-mogok-kerja
Jurnalis Antara
Tanggal 2020-09-30 22:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Apindo mengimbau agar perusahaan
anggota mampu memberikan edukasi kepada pekerja atau buruh terkait ketentuan tentang
mogok kerja termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan jika mogok kerja dilakukan tidak sesuai
ketentuan khususnya di UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
negative - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Di luar hal tersebut, bisa dikatakan
mogok kerja yang dilakukan adalah tidak sah dan punya konsekuensi serta sanksi secara hukum
negative - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Adapun pelanggaran terhadap
ketentuan tersebut juga memiliki sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku soal Covid-19
negative - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Hal itu khususnya terkait mogok kerja
yang sah atau tidak, dan ketentuan tentang penanggulangan Covid-19 yang saat ini sama-sama
kita hadapi
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Para buruh tentu akan
mengikuti prosedur dari dua undang-undang tersebut
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Tetapi faktanya omnibus
law mengurangi hak-hak buruh yang ada di dalam undang-undang eksisting
Ringkasan
Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) mengeluarkan imbauan terkait rencana mogok
nasional yang akan dilakukan pekerja atau buruh menjelang pengesahan klaster
ketenagakerjaan di omnibus law RUU Cipta Kerja.
58